Satu Tahun Jokowi-Maruf, Ini Catatan dari Komisi III

Hari ini, 20 Oktober 2020 tepat satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma’ruf Amin.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 20 Okt 2020, 09:47 WIB
Joko Widodo atau Jokowi (kanan) dan Ma'ruf Amin (kiri) memberi keterangan usai dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Ma'ruf Amin terlihat senyum semringah usai pelantikan. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Hari ini, 20 Oktober 2020 tepat satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma’ruf Amin.

Pada periode kedua Jokowi ini, ada beberapa catatan dalam bidang hukum dan HAM yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni.

"Secara garis besar, kami di parlemen tentunya melihat ada banyak catatan maupun pencapaian yang berhasil diraih pemerintah selama satu tahun ini, misalnya, terkait pengungkapan dan pemberantasan kasus narkoba oleh kepolisian," ujar Sahroni kepada wartawan, Selasa (20/10/2020).

Sahroni juga menyebutkan bahwa selama satu tahun ke belakang ini, polisi telah menunjukkan kinerjanya dengan berhasil mengungkap 29 ribu kasus narkoba.

"Banyak sindikat narkoba international yang ditangkap, dan upaya pengungkapan ini tidak terhenti karena adanya pandemi. Ini membuktikan bahwa kepolisian dan pemerintah tidak main-main soal ini," sambungnya.

Sahroni juga menambahkan bahwa dalam kondisi Covid-19 saat ini, pemerintahan Jokowi menghadapi banyak hambatan, namun hingga saat ini, situasi keamanan di dalam negeri masih terjaga.

"Ini tentunya sangat kita apresiasi, karena di negara lain, adanya pandemi bikin kriminalitas dan kejahatan meningkat tajam, namun kita lihat di indonesia, kepolisian berhasil menjaga keamanan hingga situasi tetap kondusif," tambahnya lagi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Perlu Kritikan Publik

Meski begitu, Sahroni tidak menampik bahwa dalam satu tahun terakhir ini, ada juga beberapa aturan terkait hukum dan HAM yang perlu dikritikan publik.

"Itu tidak apa-apa. Dalam demokrasi, kritik dan masukan untuk pemerintah itu hal yang normal dan justru harus kita hargai. Kami di Komisi III siap bekerjasama dengan pemerintah dalam meningkatkan kinerja di bidang Kumham dan akan selalu mendengar aspirasi masyarakat," tandasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya