Liputan6.com, Jakarta: Ketua Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ifdhal Kasim mengeluhkan kurangnya perhatian pemerintah dan DPR RI terhadap lembaga yang dipimpinnya selama lima tahun terakhir. "Lima tahun ini kami merasakan rendahnya dukungan terhadap Komnas HAM. Hal ini berpengaruh terhadap tindaklanjut sejumlah kasus HAM yang ditangani Komnas HAM," kata Ifdhal Kasim, usai rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (13/9).
Ifdhal mencontohkan, rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR RI dan Komnas HAM ini, sangat sedikit anggota Komisi III DPR yang hadir, yakni hanya 13 dari 54 anggota. Menurut dia, hal itu menunjukkan kepedulian DPR RI terhadap Komnas HAM sangat rendah.
Selama ini, kata dia, rekomendasi dari Komnas HAM banyak yang tidak ditindaklajuti oleh institusi terkait lainnya, sehingga publik melihatnya hanya sebagai lembaga pemberi rekomendasi tanpa ada tindak lanjut. "Kecuali jika ada kasus-kasus besar seperti bentrok di Sampang, kasus Ahmadiyah, atau kasus Lumpur Lapindo, baru mendapat perhatian. Namun tindaklanjutnya sering tidak diikuti secara sistematis," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Ifdhal juga meminta agar Komisi III DPR RI segera menjadwalkan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Komnas HAM. Menurut dia, anggota Komnas HAM lama yang masa tugasnya diperpanjang sementara oleh presiden, hanya menunggu sampai terpilih anggota Komnas HAM yang baru. "Saat ini, kami tidak bisa membuat perencanaan kerja ke depan karena masa kerjanya tidak jelas. Kami hanya menunggu, Komisi III DPR segera memilih anggota Komnas HAM yang baru," katanya. (Ant/ARI)
Ifdhal mencontohkan, rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR RI dan Komnas HAM ini, sangat sedikit anggota Komisi III DPR yang hadir, yakni hanya 13 dari 54 anggota. Menurut dia, hal itu menunjukkan kepedulian DPR RI terhadap Komnas HAM sangat rendah.
Selama ini, kata dia, rekomendasi dari Komnas HAM banyak yang tidak ditindaklajuti oleh institusi terkait lainnya, sehingga publik melihatnya hanya sebagai lembaga pemberi rekomendasi tanpa ada tindak lanjut. "Kecuali jika ada kasus-kasus besar seperti bentrok di Sampang, kasus Ahmadiyah, atau kasus Lumpur Lapindo, baru mendapat perhatian. Namun tindaklanjutnya sering tidak diikuti secara sistematis," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Ifdhal juga meminta agar Komisi III DPR RI segera menjadwalkan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Komnas HAM. Menurut dia, anggota Komnas HAM lama yang masa tugasnya diperpanjang sementara oleh presiden, hanya menunggu sampai terpilih anggota Komnas HAM yang baru. "Saat ini, kami tidak bisa membuat perencanaan kerja ke depan karena masa kerjanya tidak jelas. Kami hanya menunggu, Komisi III DPR segera memilih anggota Komnas HAM yang baru," katanya. (Ant/ARI)