Ombudsman Investigasi Dugaan Maladministrasi Pemecatan Ratusan Tenaga Medis di Ogan Ilir

Liputan6.com, Jakarta Ombudsman RI menyebut sudah mengetahui kabar Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam yang memberhentikan 109 tenaga medis yang menanggulangi pandemi virus corona (Covid-19). Ombudsman menduga ada tindakan maladministrasi yang dilakukan Bupati Ogan Ilir.

"Ada hal yang kurang patut diduga telah terjadi maladministrasi atas tindakan yang dilakukan Bupati terhadap (pemberhentian) tenaga medis tersebut," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Selatan M. Adrian Agustiansyah dalam keterangannya, Selasa (26/5/2020).

Adrian menyebut, berdasarkan data Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sumatera Selatan pada Minggu 24 Mei 2020 yang diupload di situs corona.sumselprov.go.id, jumlah pasien positif di Ogan Ilir telah mencapai 45 orang.

Menurut Adrian, hal yang wajar jika para tenaga medis menuntut adanya alat pelindung diri (APD).

"Jangan hanya karena mereka menuntut transparansi dan memperoleh kepastian alat pelindung diri (APD), mereka langsung di berhentikan tanpa peduli dengan situasi yang jauh lebih urgent dari pada itu" kata Adrian.

Adrian menambahkan, dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, kepala daerah diberikan kewenangan yang luas dan menjadi ujung tombak dalam terjaminnya pelaksanaan pelayanan publik.

Namun untuk dapat melaksanakan tugasnya secara baik dan profesional, kepala daerah dituntut agar dapat menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam mengelola pemerintah dalam setiap kebijakan yang dilakukan.

"Asas-asas tersebut diperlukan agar tindakan yang dilakukan oleh kepala daerah dalam hal ini tidak merugikan warga negara khususnya masyarakat yang terdampak langsung," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: