Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi menegaskan hingga kini dirinya dan Wapres Ma'ruf Amin belum berencana untuk reshuffle di Kabinet Indonesia Maju. Adapun isu reshuffle pertama kali disampaikan oleh salah satu pendukung Jokowi, Dede Budhiyarto.
"Sampai detik ini saya dan pak wapres belum berfikir ke sana," kata Jokowi di KCC Senayan Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Advertisement
Dia enggan berbicara banyak terkait isu tersebut. Jokowi dan Ma'ruf Amin pun langsung meninggalkan Gedung JCC Senayan.
"Sudah, cukup," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi disebut menggelar pertemuan dengan para relawannya di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa 18 Februari 2020.
Kepada para relawannya yang telah membantunya di Pilpres 2019 lalu itu, Jokowi disebut menyampaikan bahwa akan ada reshuffle di Kabinet Indonesia Maju.
Dede menuturkan bahwa Jokowi akan mengganti menteri-menteri yang dinilai kinerjanya tidak bagus. Meski begitu, Dede tak menyebutkan siapa saja menteri tersebut.
"Pengen cerita hasil pertemuan dengan Presiden @jokowi. Eh pulang dari Istana Bogor malah sakit. Intinya bakal ada resafel tunggu saja yah. Menteri yang kinerjanya ndak bagus klen bakalan dicukupkan," tulis Dede, Jumat (21/2/2020).
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Moeldoko Bantah
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, saat ini jajaran Kabinet Indonesia Maju sedang bekerja kencang-kencangnya. Dia pun menepis isu reshuffle kabinet yang berembus belakangan ini.
"Isu dari mana, sih? Ah enggak, orang lagi kerja kenceng begini, reshuffle bagaimana,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (25/2/2020).
Moeldoko hanya tertawa saat dikonfirmasi terkait dengan pertemuan Presiden Jokowi dengan influencer atau buzzer di Istana Bogor pekan lalu.
Moeldoko mengaku belum tahu soal pertemuan itu dan tak pernah diajak bicara secara khusus oleh Presiden untuk membahas soal reshuffle kabinet.
"Enggak. Semua masih konsentrasi kerja, apalagi ngadepin banyak isu," katanya.
Terkait dengan evaluasi kerja, Moeldoko berpendapat bahwa hal itu merupakan hak prerogatif Presiden.
“Ya, itu 'kan hak Beliau untuk selalu melihat perkembangan kementerian. Apakah kebijakan-kebihakan ter-deliver dengan baik atau tidak. Beliau pasti punya catatan, biasa itu,” katanya.
Advertisement
