Pengadaan Alutsista Masih Tunggu Keputusan Jokowi

Pemerintah berencana membeli sejumlah alutsista baik dari dalam negeri dan luar negeri

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 20 Feb 2020, 19:42 WIB
Ilustrasi jet tempur Sukhoi (militerindonesiamy.blogspot.com)

Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md hari ini menggelar Rapat Koordinasi Khusus, membahas Perkembangan Pengadaan Alutsista TNI Tahun 2020-2024 dan Pengadaan Pesawat Sukhoi SU-35.

Dalam rapat yang digelar di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (20/2/2020), turut hadir Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, Wakasal Laksamana Madya TNI Mintoro Yulianto, Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah, dan jajaran kementerian/lembaga lainnya.

Mahfud masih enggak bicara mengenai hal ini. "Kan tadi sudah dijelaskan soal rapat itu. Tidak ada pembicaraan Sukhoi," kilah Mahfud di kantornya.

Di tempat berbeda, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, rapat tersebut hanya koordinasi saja.

"Tadi koordinasi saja. Kan lagi banyak, misal terkait keputusan strategis pengadaan Alutsista dan sebagainya kan harus ada keputusan politik yang akan diambil Presiden. Nah membahas salah satunya terkait dengan itu," jelas Dahnil.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Keputusan Jokowi

Presiden Jokowi meraba bodi sebuah helikopter di Pameran Alutsista TNI AD, Jakarta, Rabu (17/12/2014). (LIputan6.com/Faizal Fanani)

Meski demikian, secara spesifik dirinya tak bisa menjelaskan. Intinya, masih kata dia, rapat tersebut untuk memberikan masukan ke Presiden.

"Semuanya akan memberikan masukan pada Presiden. Nanti pada akhirnya yang akan memutuskan Presiden," kata Dahnil.

Menurut dia, belanja Alutsista tak hanya sekedar spesifikasi. Tapi juga terkait geopolitik dan geostrategis.

"Seluruh pertimbangan geopolitik, geostrategis, spek, dan kebutuhan terhadap pertahanan kita, sudah disampaikan Pak Menhan ke Pak Presiden. Misalnya, Sukhoi baiknya apa dan sebagainya. Yang pada akhirnya putusan politik ada di Pak Presiden," pungkasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya