Liputan6.com, Jakarta: Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan bahwa teknik saweran koin atau uang masyarakat untuk membangun gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru sangatlah tidak baik, lantaran kebutuhan untuk meningkatkan fasilitas negara seperti Gedung KPK harus menggunakan anggaran negara.
"Menurut saya, kebutuhan KPK apakah gedung apakah fasilitas, apakah peralatan, itu musti didukung dari alokasi anggaran negara dari APBN. Tidak elok kalau kebutuhan KPK termasuk dalam hal ini gedung itu pakai teknik saweran," kata Anas saat ditemui sebelum mengikuti acara siraman rohani Anggota Fraksi Demokrat DPR RI di Masjid Komplek Perumahan Anggota DPR RI, Kalibata, Jakarta Selatan, semalam.
Untuk itu, Anas menegaskan dirinya telah meminta pimpinan fraksi, dan kepada anggota Fraksi Partai Demokrat di komisi III DPR RI untuk mendukung KPK agar mendapatkan fasilitas kerja yang memadai. "Jangankan gedung, seluruh peralatan yang dibutuhkan untuk peningkatan KPK layak didukung dari alokasi anggaran negara," tegasnya.
"Dan saya tahu dari Ketua Fraksi dan pimpinan Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat sudah mengambil posisi yang jelas, (yaitu) mendukung alokasi anggaran negara untuk pembangunan gedung KPK," pungkasnya. (ALI/MEL)
"Menurut saya, kebutuhan KPK apakah gedung apakah fasilitas, apakah peralatan, itu musti didukung dari alokasi anggaran negara dari APBN. Tidak elok kalau kebutuhan KPK termasuk dalam hal ini gedung itu pakai teknik saweran," kata Anas saat ditemui sebelum mengikuti acara siraman rohani Anggota Fraksi Demokrat DPR RI di Masjid Komplek Perumahan Anggota DPR RI, Kalibata, Jakarta Selatan, semalam.
Untuk itu, Anas menegaskan dirinya telah meminta pimpinan fraksi, dan kepada anggota Fraksi Partai Demokrat di komisi III DPR RI untuk mendukung KPK agar mendapatkan fasilitas kerja yang memadai. "Jangankan gedung, seluruh peralatan yang dibutuhkan untuk peningkatan KPK layak didukung dari alokasi anggaran negara," tegasnya.
"Dan saya tahu dari Ketua Fraksi dan pimpinan Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat sudah mengambil posisi yang jelas, (yaitu) mendukung alokasi anggaran negara untuk pembangunan gedung KPK," pungkasnya. (ALI/MEL)
