Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani melihat tanda-tanda kegaduhan politik dalam sengkarut Jiwasraya. Hal itu dia lihat dalam unggahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Arsul, pernyataan SBY terkait diduga dua menteri bakal dijatuhkan menimbulkan kegaduhan politik.
Karena itu, Arsul mengatakan, enam fraksi koalisi pemerintah sepakat tak perlu panitia khusus (Pansus) Jiwasraya di DPR.
Advertisement
"Tanda-tanda kegaduhan itu justru ada ketika Pak SBY menulis di laman Facebook-nya. kemudian ada dua menteri yang ditarget, berarti ini kan masalah yang akan mengemuka nanti, yang akan menghiasi ruang publik dan media, itu kan aspek politiknya," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/1/2020).
Arsul mengatakan, Fraksi melalui panitia kerja yang sudah bekerja dibentuk untuk mengembalikan uang nasabah.
"Sedangkan kami fraksi itu sepakat ini yang harus kita pikirkan bagaimana nasabah itu bisa mendapatkan pengembalian meskipun bertahap, kan lama," jelasnya.
Anggota Komisi III DPR itu mengungkap, sudah mendengar langsung langkah pemerintah dari Menteri BUMN Erick Thohir saat pertemuan anggota koalisi pemerintah dengan Presiden Joko Widodo. Sehingga DPR akhirnya memutuskan untuk hanya sebatas panitia kerja (Panja).
Namun, Arsul menuturkan, tak menutup pula DPR membuka Pansus Jiwasraya. Apabila pada akhirnya kerja Panja tidak ada hasilnya.
"Nanti kalau setelah katakanlah satu tahun yang diplanningkan enggak ada hasilnya, barulah kita berpikir pansus," kata dia.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Istana Dukung Panja
Pemerintah melalui Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman menyambut positif pembentukan panja tersebut.
"Pemerintah menyambut positif pembentukan Panja Jiwasraya oleh Komisi VI dan Komisi XI DPR. Visi dan misinya sama dengan pemerintah yaitu meningkatkan pengawasan terhadap industri jasa keuangan dan menentukan langkah-langkah terukur restrukturisasi Jiwasraya dan penyelamatan dana nasabah," kata Fadjroel, Rabu (22/1/2020).
Melalui panja, Fadjroel berharap industri jasa keuangan Indonesia semakin terawasi dengan sangat baik.
"Dengan Panja bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," sambungnya.
Komisi VI dan XI membentuk Panja untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja industri jasa keuangan di Tanah Air. Selain permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), prioritas kerja Panja yakni AJB Bumiputera 1912, PT Asabri (Persero), PT Taspen (Persero) dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
Reporter: Ahda Bayhaqi
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
