Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan perangkat hukum dapat menjamin keberanian investor, pelaku industri, serta birokrasi, dalam menjaga program strategis pemerintah. Untuk itu, Jokowi meminta Menko Polhukam Mahfud Md, Kapolri dan Jaksa Agung menjamin para pelaku usaha.
Terkait hal ini, Mahfud Md mengatakan, iklim investasi dan para pelaku pasar bisa dijaga jika faktor keamanan sudah terjamin.
Advertisement
"Tentu kan keamanan-keamanan itu, langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk melakukan deradikalisasi," ucap Mahfud di kantornya, Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Dia lantas menyoroti masih banyaknya kelompok radikal di Indonesia. Dimana, mencoba mengganti Pancasila dan UUD 1945.
"Di Indonesia memang ada kelompok radikal, kelompok yang ingin mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu. Karena itu dianggap tidak cocok dianggap thogut, dianggap apa namanya bagian dari gerakan yang kafir gitu ya. Nah itu dilakukan, tetapi supaya diingat bahwa pemerintah tidak pernah mengatakan umat Islam itu radikal," jelas Mahfud.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Umat Islam Tidak Radikal
Dia menuturkan, pemerintah itu menganggap justru karena umat Islam tidak radikal itulah maka negara ini sampai sekarang terjaga dengan baik.
"Karena semua umat Islam itu ada atau pada umumnya umat Islam itu setuju dan sangat menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Yang radikal itulah yang sedikit, bukan umat Islam. Karena banyak paham sendiri aja dan, dan itu ada konstitusinya untuk mengatur seperti itu," pungkasnya.
Advertisement
