Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani nampaknya sudah mulai gerah dengan kondisi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang terus mengalami defisit dalam beberapa tahun belakangan. Dalam rapat bersama komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dia menyebut selama ini Kementerian Keuangan banyak dilibatkan urusan penambalan defisit.
Padahal seharusnya, BPJS Kesehatan bisa memperbaiki diri dengan melakukan tindakan disiplin dalam penagihan dan juga manajemen yang lebih baik. Dengan demikian, tak perlu tiap tahun terjadi penambalan defisit yang semakin besar.
"Kami menteri keuangan, bukan menteri keuangan kesehatan atau menteri kesehatan keuangan. Kami terus bantu bahkan bantu sosialisasi banyak hal. Sekarang kan yang lebih banyak bicara jadinya kami, bukan BPJS Kesehatan karena semua orang menganggap kalau masalah uang ya ke saya, padahal itu masalah uang yang lain," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Baca Juga
Advertisement
Sri Mulyani melanjutkan, sejak digulirkan pada 2015, pihak yang melakukan penagihan iuran dan pemberian sanksi terhadap peserta jaminan kesehatan adalah BPJS Kesehatan. Hal tersebut sudah menjadi kewajiban dan juga hak melekat yang diatur oleh undang-undang.
"Kewajiban peserta adalah membayar iuran, yang tidak mampu ditanggung pemerintah. Yang mampu maka mereka harus disiplin membayar iuran dan itulah fungsinya BPJS diberi wewenang, hak, dan kekuasaan untuk enforcement. Kalau tidak, ya tidak pernah tertagih, kemudian kesulitan kami juga tidak bisa beri sanksi," jelasnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Menggampangkan Penagihan Iuran
Mantan Direktur Pelaksana Bank dunia tersebut menambahkan, BPJS Kesehatan selama ini terlalu menggampangkan penagihan iuran. Sehingga apabila kekurangan anggaran langsung mengadu kepada Kementerian Keuangan.
"Nanti dengan mudah saja datang ke Kementerian Keuangan, ini defisit, kan seperti itu yang terjadi sekarang. Lebih mudah menagih dan minta bantuan ke menteri keuangan daripada nagih. Karena yang di situ tidak populer, yang di sini enak, jadi semua orang bicara seolah-olah menteri keuangan yang belum bayar, padahal kami sudah bayar dan memberi bantuan. Tapi kami dianggap yang menjadi salah satu persoalan," tandasnya.
Reporter: Anggun P. Situmorang
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
Sri Mulyani Waspadai Gejolak Ekonomi Global Berlanjut ke 2020
Menteri Keuangan Sri Mulyani mewaspadai ketidakpastian ekonomi global yang berpeluang masih berlanjut pada 2020.
Ada beberapa hal yang harus diwaspadai, salah satunya adalah hubungan perang dagang Amerika Serikat dan China yang belum menunjukkan keharmonisan.
Sejak awal perang dagang kedua negara ini, ekonomi global turut terpengaruh. Pertumbuhan ekonomi di berbagai dunia melambat dua negara digdaya itu belum juga damai.
"Tensi (AS dan China) masih meningkat, dalam ini ini sulit diprediksi karena di satu sisi kenaikan tarif dilakukan, kemudian ada penundaan tapi masih ada berbagai indikator dan persyaratan yang belum disetujui kedua pihak. Ini adalah ketidakpastian yang harus tetap waspadai dan perhitungkan di 2020," ujarnya di Kantor DPR, Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Selain perang dagang China dan Amerika, Indonesia juga masih melihat kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat (AS) walaupun sudah menurunkan suku bunga acuannya beberapa waktu terakhir.
"Respons policy seperti Federal yang menaikkan suku bunga (2018), sekarang turunkan. Kita belum tahu apakah mereka akan lakukan lagi atau itu keputusan sendiri pada saat penurunan kemarin. Ini akan sangat menentukan momentum dari pelemahan ekonomi dunia berlanjut atau membalik di 2020 ini," jelas Sri Mulyani.
