Liputan6.com, Jakarta Wacana peleburan kementerian pada Kabinet Jokowi Jilid II terus menjadi perbincangan. Rencananya Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan dijadikan satu kementerian guna efektifitas kinerja.
Menanggapi hal ini, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita hanya berkomentar bahwa itu wewenang presiden.
"Yah, itu kewenangan presiden," ungkapnya singkat usai diskusi CEO Connect - Exploring ASEAN's Opportunity di Jakarta, Senin (19/08/2019).
Baca Juga
Advertisement
Begitu pula ketika ditanya mengenai rencana kerja, Enggar memilih tidak menjawabnya.
Sebelumnya, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi pada Kamis (15/8) mengatakan, Kemendag akan dikerucutkan menjadi per segmen, yakni perdagangan dalam negeri diurus oleh Kementerian Perindustrian.
Sedangkan Kementerian Luar Negeri disinyalir akan memiliki tambahan tugas untuk membantu Kemendag mendorong perdagangan internasional. Kemenlu juga diminta menjadi jembatan komunikasi untuk kepentingan perdagangan dalam dan luar negeri.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Isu Kemendag Gabung Kemenperin, Begini Kata Mendag
Wacana peleburan kementerian pada Kabinet Jokowi Jilid II terus menuai banyak pendapat dari masyarakat. Selain Kementerian Investasi, rencananya Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga akan lebih dikerucutkan konsentrasinya.
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi pada Kamis (15/8) mengatakan, Kemendag akan dikerucutkan menjadi per segmen, yakni perdagangan dalam negeri diurus oleh Kementerian Perindustrian. Sedangkan urusan perdagangan luar negeri sendiri akan diambil alih oleh Kementerian Luar Negeri.
Ditemui di kompleks DPR, Sekretaris Jenderal Kemendag Oke Nurwan mengatakan, pihaknya masih mengikuti proses yang kini terus bergulir dan berkembang.
"Itu kita harus ikutin ya, saya belum tahu pasti perkembangannya seperti apa. Untuk itu saya akan siapkan, mekanismenya seperti apa," tuturnya di Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Advertisement
Segala Kemungkinan Bisa Terjadi
Oke menjelaskan, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Sebab itu, dari pihaknya menegaskan akan terus mengikuti segala perkembangan pemerintahan kabinet jilid II kedepan.
"Kita lihat mekanismenya seperti apa, mesti apa, yang mana yang mau dipindahkan, harus kita siapkan. Saya akan menunggu dulu kepastiannya," ujarnya.
