Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno secara resmi menyerahkan Madrasah Putra Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara kepada Pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi, K.H. Ma’ruf Amin di Tanara, Serang, Provinsi Banten pada Jumat ini.
Madrasah ini dibangun hasil sinergi BUMN yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pertamina Persero dan PT Bank Mandiri Tbk (Persero), di mana WIKA berperan sebagai kontraktor pelaksana untuk pekerjaan struktur, arsitektur, dan MEP (mechanical, electrical, plumbing) dengan pendanaan bersama berasal dari 3 BUMN tersebut.
Dalam sambutannya, Rini mengatakan, selesainya pembangunan dan renovasi madrasah putra Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara tidak bisa terlepas dari kerja keras BUMN dan partisipasi berbagai pihak, baik berupa pikiran, tenaga dan materi demi mewujudkannya.
Baca Juga
Advertisement
“Kami meyakini dengan berdirinya fasilitas pendidikan ini sesuai rencana dan tepat waktu, kelak akan lahir secara konsisten dan kontinyu, para santri unggul dari Pondok Pesantren An Nawawi yang dapat membanggakan keluarga, bangsa, dan Negara.” ujar Rini dalam keterangan tertulis, Jumat (28/6/2019).
Madrasah Putra di Lingkungan Pondok Pesantren An-Nawawi ini didesain berdiri setinggi 3 lantai dengan luas bangunan sekitar 1.364 meter persegi. Lantai 1 akan berisi fasilitas untuk ruang guru, ruang tata usaha, perpustakaan, laboratorium, area pelayanan dan satu ruang kelas dengan kapasitas 30 siswa belajar. Lantai 2 akan berisi fasilitas 4 ruang kelasbelajar, laboratorium komputer, ruang organisasi siswa dan area pelayanan.
Sementara itu, lantai 3 berisi 4 ruang kelas lain yang diperuntukkan bagi laboratorium bahasa, ruang organisasi siswa dan area pelayanan terpadu.
Menteri Rini juga mendorong agar Madrasah Putra Pondok Pesantren An-Nawawi bisa menghasilkan para santri/santriwati yang sukses berkarya di dunia usaha.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Bangun Asrama Haji dan Madrasah, Pemerintah Bakal Terbitkan Surat Utang
Sebelumnya, pemerintah merealisasikan komitmennya dalam mengembangkan pendidikan agama Islam di dalam negeri. Salah satunya dengan merevitalisasi dan membangun infrastruktur pendidikan Islam menggunakan dana berbasis syariah melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengatakan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengeluarkan SBSN atau surat utang berbasis syariah bagi Kementerian Agama (Kemenag) untuk peningkatan mutu pendidikan agama Islam pada tahun ini.
BACA JUGA
“Tahun 2018, sedikitnya Rp 2,2 trilun dialokasikan ke Kemenag yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur layanan pendidikan, balai nikah dan manasik, serta asrama haji dengan skema pembiayaan SBSN,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (21/6/2018).
Anggaran sebesar itu, lanjut Mardiasmo, akan digunakan untuk empat hal yaitu pembangunan revitalisasi dan pengembangan asrama haji sebesar Rp 349,74 miliar, pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji sebesar Rp 355,35 miliar.
Kemudian, peningkatan akses dan mutu pendidikan Madrasah sebesar Rp 201,43 miliar serta peningkatan mutu sarana dan prasarana PTKIN sebesar Rp 1,3 triliun.
Peningkatan sarana prasarana PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) akan dilakukan pada 34 kampus, antara lain UIN Ar Raniry Banda Aceh, UIN Sumatera Utara, UIN SUSKA Riau, UIN Raden Fatah Palembang, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Malang, dan UIN Sunan Ampel Surabaya.
Advertisement
