Liputan6.com, Jakarta: Sekitar 400 anggota Front Pembela Islam merusak Diskotik Lucky Star dan Diskotik Barong di Jalan Pluit Indah Raya, Jakarta Utara, Selasa (20/8), sekitar pukul 06.30 WIB. Menurut Koordinator FPI Ustad Alwi Usman, eksekusi dilakukan untuk membantu pemerintah DKI memerangi kemaksiatan di Ibu Kota. Selain itu, FPI juga sekaligus membantu mengembalikan fungsi lahan sebagai fasilitas umum. Massa juga menghancurkan ratusan botol minuman keras yang ada di dalam diskotek.
Tindakan FPI ternyata didukung Abrori Jabar, pengacara Jakarta Propertindo, satu badan usaha milik Pemda Jakarta. Menurut dia, Gubernur Sutiyoso telah merestui eksekusi tersebut. Itu dilakukan karena kontrak sewa lahan di dua diskotek tadi telah berakhir sejak 1994. Sebelumnya, Jakarta Propertindo pernah mencoba melakukan eksekusi, tapi selalu gagal karena dihalangi sejumlah preman.
Lain halnya dengan pihak Diskotik Lucky Star. Menurut pengacara diskotek tersebut, eksekusi tersebut dilakukan karena status tanah tempat Diskotek Lucky Star berdiri masih sita jaminan. Pihak penyewa juga menyatakan Jakarta Propertindo menghentikan kontrak secara sepihak. Padahal, saat itu Diskotek Lucky Star masih mempunyai sisa sewa lahan selama setahun.
Sebenarnya, tindakan eksekusi anggota FPI ini disesalkan jajaran Kepolisian Sektor Metro Penjaringan, Jakut. Pasalnya, aksi tersebut tak dilakukan oleh pihak pengadilan. Saat ini seluruh barang-barang milik kedua diskotek disita di Markas Polsek Metro Penjaringan, sambil menunggu keputusan pengadilan.
Aksi memberantas kemaksiatan plus peredaran minuman keras memang getol dilakukan FPI. Namun, sebulan silam, sebanyak sepuluh anggota FPI ditangkap polisi karena membawa senjata tajam saat tawuran dengan warga Tebet, Jakarta Selatan. Tawuran itu dipicu setelah massa FPI menggerebek tempat hiburan di sana [baca: Terlibat Tawuran, 10 Anggota FPI Diciduk].(PIN/Dian Wignyo dan Doni Indradi)
Tindakan FPI ternyata didukung Abrori Jabar, pengacara Jakarta Propertindo, satu badan usaha milik Pemda Jakarta. Menurut dia, Gubernur Sutiyoso telah merestui eksekusi tersebut. Itu dilakukan karena kontrak sewa lahan di dua diskotek tadi telah berakhir sejak 1994. Sebelumnya, Jakarta Propertindo pernah mencoba melakukan eksekusi, tapi selalu gagal karena dihalangi sejumlah preman.
Lain halnya dengan pihak Diskotik Lucky Star. Menurut pengacara diskotek tersebut, eksekusi tersebut dilakukan karena status tanah tempat Diskotek Lucky Star berdiri masih sita jaminan. Pihak penyewa juga menyatakan Jakarta Propertindo menghentikan kontrak secara sepihak. Padahal, saat itu Diskotek Lucky Star masih mempunyai sisa sewa lahan selama setahun.
Sebenarnya, tindakan eksekusi anggota FPI ini disesalkan jajaran Kepolisian Sektor Metro Penjaringan, Jakut. Pasalnya, aksi tersebut tak dilakukan oleh pihak pengadilan. Saat ini seluruh barang-barang milik kedua diskotek disita di Markas Polsek Metro Penjaringan, sambil menunggu keputusan pengadilan.
Aksi memberantas kemaksiatan plus peredaran minuman keras memang getol dilakukan FPI. Namun, sebulan silam, sebanyak sepuluh anggota FPI ditangkap polisi karena membawa senjata tajam saat tawuran dengan warga Tebet, Jakarta Selatan. Tawuran itu dipicu setelah massa FPI menggerebek tempat hiburan di sana [baca: Terlibat Tawuran, 10 Anggota FPI Diciduk].(PIN/Dian Wignyo dan Doni Indradi)