Debat Capres, Jokowi Beberkan Cara Wujudkan Birokrasi Bebas Korupsi

Jokowi menyatakan tidak setuju dengan pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengenai langkahnya mewujudkan birokrasi bebas korupsi.

oleh Delvira HutabaratLizsa EgehamMuhammad Radityo PriyasmoroAdy Anugrahadi diperbarui 17 Jan 2019, 21:23 WIB
Capres dan Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin memaparkan visi misi di Debat Capres Pilpres 2019 pertama di Jakarta, Kamis (17/1). Debat perdana ini mengangkat tema hukum, hak asasi manusia, terorisme, dan korupsi. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Capres Joko Widodo atau Jokowi menyatakan tidak setuju dengan pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengenai langkahnya mewujudkan birokrasi bebas korupsi. Capres nomor urut 01 ini mengatakan, gaji PNS atau ASN sekarang ini sudah cukup apalagi ada tambahan tunjangan kinerja yang besar.

"Menurut saya perlu perampingan birokrasi, rekrutmen putra putri terbaik, rekrutmen sesuai dengan prestasi, rekam jejak. Pengawasan internal ini penting, ada juga pengawasan eksternal untuk birokrasi bersih seperti media," kata Jokowi dalam debat Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Kamis (17/1/2019).

Sementara Prabowo yang memberi tanggapan atas jawaban Jokowi tersebut mengatakan, masalah yang banyak terjadi di banyak negara adalah, walau ada tunjangan kepada PNS, tapi tetap ada ketakutan birokrat mengenai masa depan mereka.

"Jadi di situlah terjadi sikap ragu-ragu dan sikap tidak kuat mendapat godaan tawaran swasta untuk bertindak di luar kepentingan rakyat umum," kata dia.

Sandi menambahkan, perlu adanya pembenahan pencatatan aset. Kalau aset sudah diketahui, maka sulit dikorupsi.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya