Liputan6.com, Hongkong: Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat memastikan kunjungannya ke Hongkong dan Macau tanggal Senin (5/3) hingga Rabu (7/3) untuk mengevaluasi penerapan biaya penempatan TKI sektor PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga) di Hongkong agar komponen biayanya dapat diefisiensi, sehingga tidak menjadi beban terlalu tinggi yang merugikan calon TKI.
Dikatakan oleh Jumhur, selama ini penempatan TKI ke Hongkong menggunakan fasilitas kredit dari lembaga keuangan asing di Hongkong, di antaranya Toyo Finance Company dan Prime Credit Company. Besaran kredit yang diterima TKI sekitar 21 ribu HKD (Hongkong Dollar) atau setara Rp 23 juta. pemberiannya diatur saat kedatangan TKI di Hongkong dalam mekanisme antara Perusahaan Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) dengan lembaga keuangan di Hongkong.
Selanjutnya lembaga keuangan tersebut membayar biaya perekrutan/penempatan TKI kepada PPTKIS secara tunai. Akibat itu pula, para TKI mencicil kewajibannya selama sekitar tujuh bulan kepada lembaga keuangan pemberi kredit. Sedangkan mengenai KTKLN (Kartu Tanda Kerja Luar Negeri), BNP2TKI akan memastikan prosedur penerbitannya dapat dilakukan di luar negeri utamanya di KJRI (Konsulat Jenderal RI Hongkong) untuk diberikan bagi TKI saat melakukan perpanjangan kontrak dengan pihak majikan yang sama di Hongkong.
Penerbitan KTKLN itu akan terkoneksi langsung (online) dengan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (Sisko TKLN) yang ada di kantor pusat pelayanan BNP2TKI di Jakarta. Jumhur mengaku, para TKI di Hongkong sebelum penempatan akhir 2010 banyak yang belum memiliki KTKLN, karena itu pelayanan KTKLN dapat dilakukan di tempat perwakilan RI yakni KJRI Hongkong saat perpanjangan kontrak kerjanya.
Saat ini terdapat kurang lebih 150 ribu TKI PLRT yang bekerja di Hongkong dengan gaji per bulan sekitar 3.780 HKD untuk masa kontrak dua tahun, namun para TKI dapat diperpanjang satu tahun berikutnya untuk bekerja di rumah majikan yang sama tanpa perlu kembali ke tanah air.
Sementara di Macau, BNP2TKI melakukan negosiasi dengan otoritas pemerintah administratif Macau terkait penempatan TKI formal bidang hospitality (keramahtamahan), konstruksi, tenaga keamanan, petugas kebersihan, dan kesehatan. Kepala BNP2TKI dan rombongan membahas kerjasama penempatan TKI di Macau baik dengan pejabat biro ketenagakerjaan, kantor pengembangan sumberdaya manusia, serta berdialog bersama unsur agensi penyalur tenaga kerja asing yang ada di Macau.
Rombongan Kepala BNP2TKI berada di Hongkong dan Macau pada Senin (5/3) hingga Rabu (7/3), kemudian menuju Korea Selatan untuk pembahasan permasalahan TKI program penempatan G to G dengan pemerintah Korea Selatan dan pihak lainnya di negara itu, Kamis (8/3) hingga Sabtu (10/3).
Usai berkunjung ke Korea, Kepala BNP2TKI menuju Jepang yaitu Tokyo dan Osaka, Minggu (11/3) hingga Selasa (13/3) untuk memperkuat agenda TKI program G to G dengan pemerintah Jepang.
Pada Rabu (14/3) hingga Kamis (15/3) Jumhur dan rombongan berada di Singapura untuk pembahasan isu-isu permasalahan TKI dengan pemerintah Singapura maupun agen penempatan tenaga kerja asing yang ada di negara tersebut. (ARI)
Dikatakan oleh Jumhur, selama ini penempatan TKI ke Hongkong menggunakan fasilitas kredit dari lembaga keuangan asing di Hongkong, di antaranya Toyo Finance Company dan Prime Credit Company. Besaran kredit yang diterima TKI sekitar 21 ribu HKD (Hongkong Dollar) atau setara Rp 23 juta. pemberiannya diatur saat kedatangan TKI di Hongkong dalam mekanisme antara Perusahaan Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) dengan lembaga keuangan di Hongkong.
Selanjutnya lembaga keuangan tersebut membayar biaya perekrutan/penempatan TKI kepada PPTKIS secara tunai. Akibat itu pula, para TKI mencicil kewajibannya selama sekitar tujuh bulan kepada lembaga keuangan pemberi kredit. Sedangkan mengenai KTKLN (Kartu Tanda Kerja Luar Negeri), BNP2TKI akan memastikan prosedur penerbitannya dapat dilakukan di luar negeri utamanya di KJRI (Konsulat Jenderal RI Hongkong) untuk diberikan bagi TKI saat melakukan perpanjangan kontrak dengan pihak majikan yang sama di Hongkong.
Penerbitan KTKLN itu akan terkoneksi langsung (online) dengan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (Sisko TKLN) yang ada di kantor pusat pelayanan BNP2TKI di Jakarta. Jumhur mengaku, para TKI di Hongkong sebelum penempatan akhir 2010 banyak yang belum memiliki KTKLN, karena itu pelayanan KTKLN dapat dilakukan di tempat perwakilan RI yakni KJRI Hongkong saat perpanjangan kontrak kerjanya.
Saat ini terdapat kurang lebih 150 ribu TKI PLRT yang bekerja di Hongkong dengan gaji per bulan sekitar 3.780 HKD untuk masa kontrak dua tahun, namun para TKI dapat diperpanjang satu tahun berikutnya untuk bekerja di rumah majikan yang sama tanpa perlu kembali ke tanah air.
Sementara di Macau, BNP2TKI melakukan negosiasi dengan otoritas pemerintah administratif Macau terkait penempatan TKI formal bidang hospitality (keramahtamahan), konstruksi, tenaga keamanan, petugas kebersihan, dan kesehatan. Kepala BNP2TKI dan rombongan membahas kerjasama penempatan TKI di Macau baik dengan pejabat biro ketenagakerjaan, kantor pengembangan sumberdaya manusia, serta berdialog bersama unsur agensi penyalur tenaga kerja asing yang ada di Macau.
Rombongan Kepala BNP2TKI berada di Hongkong dan Macau pada Senin (5/3) hingga Rabu (7/3), kemudian menuju Korea Selatan untuk pembahasan permasalahan TKI program penempatan G to G dengan pemerintah Korea Selatan dan pihak lainnya di negara itu, Kamis (8/3) hingga Sabtu (10/3).
Usai berkunjung ke Korea, Kepala BNP2TKI menuju Jepang yaitu Tokyo dan Osaka, Minggu (11/3) hingga Selasa (13/3) untuk memperkuat agenda TKI program G to G dengan pemerintah Jepang.
Pada Rabu (14/3) hingga Kamis (15/3) Jumhur dan rombongan berada di Singapura untuk pembahasan isu-isu permasalahan TKI dengan pemerintah Singapura maupun agen penempatan tenaga kerja asing yang ada di negara tersebut. (ARI)
