Liputan6.com, Damaskus: Suriah dengan tegas menentang perintah pengiriman pasukan penjaga perdamaian internasional, tetapi pihaknya hanya akan menerima tim pemantau ke wilayah yang bermasalah. Demikian pernyataan resmi Duta Besar Suriah untuk Cina yang baru saja diangkat, Rabu (15/2).
Menurut pernyataan Duta Besar Imad Mousthapa kepada Xinhua, penggantian misi tim pemantau Liga Arab dengan pasukan penjaga perdamaian gabungan terdiri dari Arab dan pasukan PBB untuk memantau gencatan senjata di Suriah ini tampaknya tidak dapat diterima.
Namun, Mousthapa mengatakan negaranya bisa menerima misi tim pemantau dari masyarakat internasional untuk melakukan investigasi yang adil dan obyektif dari seluruh aspek yang terjadi di Suriah. Rencana tim penjaga perdamaian ini diusulkan oleh menteri luar negeri Liga Arab saat bertemu dengan Dewan Keamanan PBB awal bulan ini.
Sebagai satu-satunya negara Arab yang mengadopsi sekularisme, Suriah berada di barisan terdepan dari sebagian besar negara Arab dalam hal demokrasi. Menurut Mousthapa, ini diimplementasikannya dengan kebebasan beragama dan wakil presiden yang seorang wanita.
Namun, ia mengatakan Suriah juga mengakui adanya cacat dan keterbatasan dalam sistem politiknya, dan menghormati setiap seruan perubahan warga Suriah, yang diresponnya dengan serangkaian perubahan kebijakan yang diambil pemerintah Suriah sejak tahun lalu.
Misalnya, Suriah pernah mengangkat deklarasi situasi darurat, yang sudah ada di negara ini selama 48 tahun, dan menutup Mahkamah Agung Keamanan Negara, serta berlakukan UU demonstrasi damai, UU Partai Politik, UU Pemilu dan UU pemerintah daerah.
Untuk urusan reformasi, yang paling penting adalah perumusan amandemen draf konstitusi untuk menetapkan kesetaraan semua partai politik dalam wilayahnya selama pemilihan umum.
Moustapha, yang merupakan duta besar Suriah untuk Amerika Serikat selama delapan tahun, mengkritik kebijakan ganda Washington di Timur Tengah dan campur tangan publik dalam urusan internal Suriah. Moustapha mengatakan, Suriah menentang segala jenis gangguan eksternal, dan meyakini masa depan negaranya hanya bisa diputuskan oleh rakyatnya sendiri. (JAY/MEL)
Menurut pernyataan Duta Besar Imad Mousthapa kepada Xinhua, penggantian misi tim pemantau Liga Arab dengan pasukan penjaga perdamaian gabungan terdiri dari Arab dan pasukan PBB untuk memantau gencatan senjata di Suriah ini tampaknya tidak dapat diterima.
Namun, Mousthapa mengatakan negaranya bisa menerima misi tim pemantau dari masyarakat internasional untuk melakukan investigasi yang adil dan obyektif dari seluruh aspek yang terjadi di Suriah. Rencana tim penjaga perdamaian ini diusulkan oleh menteri luar negeri Liga Arab saat bertemu dengan Dewan Keamanan PBB awal bulan ini.
Sebagai satu-satunya negara Arab yang mengadopsi sekularisme, Suriah berada di barisan terdepan dari sebagian besar negara Arab dalam hal demokrasi. Menurut Mousthapa, ini diimplementasikannya dengan kebebasan beragama dan wakil presiden yang seorang wanita.
Namun, ia mengatakan Suriah juga mengakui adanya cacat dan keterbatasan dalam sistem politiknya, dan menghormati setiap seruan perubahan warga Suriah, yang diresponnya dengan serangkaian perubahan kebijakan yang diambil pemerintah Suriah sejak tahun lalu.
Misalnya, Suriah pernah mengangkat deklarasi situasi darurat, yang sudah ada di negara ini selama 48 tahun, dan menutup Mahkamah Agung Keamanan Negara, serta berlakukan UU demonstrasi damai, UU Partai Politik, UU Pemilu dan UU pemerintah daerah.
Untuk urusan reformasi, yang paling penting adalah perumusan amandemen draf konstitusi untuk menetapkan kesetaraan semua partai politik dalam wilayahnya selama pemilihan umum.
Moustapha, yang merupakan duta besar Suriah untuk Amerika Serikat selama delapan tahun, mengkritik kebijakan ganda Washington di Timur Tengah dan campur tangan publik dalam urusan internal Suriah. Moustapha mengatakan, Suriah menentang segala jenis gangguan eksternal, dan meyakini masa depan negaranya hanya bisa diputuskan oleh rakyatnya sendiri. (JAY/MEL)
