Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menegaskan koalisi keumatan tidak berada di bawah komando pemimpin Front Pembela Islam, Rizieq Shihab. Menurutnya, pertemuan sejumlah partai dengan Rizieq di Arab Saudi hanya sekadar mendengarkan aspirasi.
"Koalisi keumatan pun itu sudah dilaksanakan. Karena itu kami partai-partai politik tidak dalam posisi berada di bawah Habib Rizieq, kami yakin juga Habib Rizieq tidak berada di antara partai-partai politik," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/6/2018).
Advertisement
Ia menjelaskan, konteks koalisi partai di pilpres sama sekali tak ada kaitannya dengan organisasi masyarakat. Karena itu, dia yakin Rizieq tidak akan mendikte setiap partai.
"Parpol atau gabungan partai politik, pastilah dia memahami situasi ini. Karenanya, saya yakin beliau tidak dalam rangka mendikte partai-partai politik apalagi mengatasi partai politik-partai politik," ujarnya.
Dia juga tidak mempermasalahkan keengganan Partai Demokrat bergabung dengan koalisi keumatan. Demokrat enggan bergabung karena koalisi itu dianggap berada dalam komando Rizieq.
"Kalau kemudian rekan-rekan dari Demokrat kemudian tidak setuju dengan istilah ya bebas saja. Kami pun belum memberikan nama atas koalisi ini, namanya apa," ucapnya.
Penolakan Demokrat
Diketahui, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean mengungkapkan partainya mengurungkan niat bergabung dengan koalisi keumatan setelah Ketum Partai Gerindra Prabowo dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais bertemu dengan pemimpin FPI Rizieq Shihab di Tanah Suci.
"Orang-orang yang menyampaikan itu seolah-olah itu adalah komando Pak Habib Rizieq. Jadi kalau itu komando Rizieq ya Demokrat akan mengurungkan niat akan bergabung di sana," ungkap Ferdinand, di DPP Partai Demokrat, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (7/6/2018).
Saksikan video pilihan di bawah ini
Advertisement
