Liputan6.com, Kupang - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat-Josef Nae Soi (Victory-Joss) berjanji memprioritaskan penataan birokrasi untuk menghindari pelayanan buruk dan korupsi di lingkungan Pemprov NTT.
"Bagi pasangan Victory-Joss, penataan birokrasi menjadi sesuatu yang mendesak di tengah kuatnya dugaan bahwa korupsi di NTT sudah pada level yang mengkawatirkan," ujar Sekretaris Tim Pemenangan pasangan Victory-Joss Honing Saning, seperti dilansir Antara, Rabu (9/5/2018).
Advertisement
Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan kebijakan yang akan diambil dalam kerangka penataan birokrasi dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan, jika pasangan ini terpilih memimpin NTT lima tahun mendatang.
Menurut Honing, jika rakyat memberikan mandat kepada pasangan Victory-Joss, maka penataan birokrasi menjadi sesuatu yang mendesak untuk dilakukan ditengah dugaan adanya kasus korupsi di daerah tersebut.
"Dan satu-satunya cara untuk menghindari korupsi di lingkungan birokrasi pemerintahan adalah dengan menciptakan tata kelola dan sistem penataan birokrasi yang transparan, akuntabel, berbasiskan pada kinerja," ucapnya.
Dalam hubungan dengan itu, lanjut Honing, maka sangat dibutuhkan pemetaan kualitas birokrasi NTT agar ditempatkan berdasarkan kompetensi, kapasitas, dan keahlian masing-masing.
"Kami ingin menyusun sistem yang efektif dan efisien sehingga menghindari pemborosan dan kebocoran anggaran," kata Honing.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Harapan Usai Penataan Birokrasi
Menurut Honing, harapan setelah adanya penataan birokrasi adalah bisa mendapatkan penghematan yang akan digunakan untuk hal-hal lebih produktif untuk pembangunan.
"Penghematan ini juga bisa dimanfaatkan untuk memberikan tambahan insentif untuk aparatur diantaranya guru kontrak, perawat bidan, PPL dan tenaga kontrak lainnya," jelas Honing.
Advertisement
