Liputan6.com, Jakarta - Polri mengundang Facebook Indonesia untuk dimintai keterangan terkait dugaan kebocoran data pengguna. Bukan itu saja, Polri juga memanfaatkan pertemuan ini untuk membahas soal maraknya konten negatif di media sosial tersebut.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, pihaknya tetap butuh penjelasan Facebook meski telah diundang DPR kemarin. Apalagi ada banyak hal yang perlu dibahas Polri dengan Facebook terkait fenomena media sosial di Indonesia.
Advertisement
"Sudut pandangnya Polri berbeda dengan DPR, karena kita tahu FB itu kan digunakan juga untuk menyebarluaskan konten-konten radikal, kita punya data," ujar Setyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/4/2018).
Setyo melanjutkan, Facebook sulit diajak bekerja sama dalam memproteksi penyebaran konten negatif di situsnya. Sementara penyebaran konten negatif begitu masif terjadi di Indonesia.
"Contohnya saja ya kemarin ada akun Divisi Humas Polresta Surakarta. Kok ada (akun) Divisi Humas Polresta Surakarta gitu, isinya konten-konten negatif semua," kata dia.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Hukum AS
Polri pun meminta Facebook agar akun tersebut di-takedown. Namun respons Facebook lambat dalam penanganan ini.
"Itu kita minta di-takedown saja, tiga hari baru turun. Maka itu susah sekali. Karena mereka menggunakan parameternya parameter di negara AS," tutur Setyo.
Setyo menuturkan, Facebook berpatokan dengan hukum di Amerika Serikat. Kalau menurut pihak Facebook tidak menyalahi aturan di Amerika Serikat, maka konten tersebut dianggap tak bermasalah.
"Termasuk begini, FB itu harus menghargai dan menghormati adat istiadat di Indonesia. Itu yang harus dipahami. Karena dia dapat keuntungan banyak di Indonesia. Jadi dia tidak boleh menafikan itu," Setyo menandaskan.
Advertisement
