Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga mengatakan Pemprov DKI akan menindak tegas oknum yang memperjual belikan rumah DP 0 rupiah.
"Ini selalu menjadi tantangan, karena setiap pemprov luncurkan kebijakan selalu ada mungkin rekayasa, mungkin calo. Ini masyarakat dan pemprov harus saling mengawasi dan tidak ada lagi toleransi," kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Senin (16/4/2018).
Advertisement
Sandiaga belajar dari kasus tenda-tenda PKL di Tanah Abang yang diperjualbelikan para calo.
"Tidak boleh seperti (Tanah Abang), kita baru tahu kalau tenda-tenda di Tanah Abang kan ternyata sekarang baru terbuka selama ini diam-diam semua ada praktik saling menjual hak atas lahan tersebut," kata Sandi.
Dia menyatakan, apabila ditemukan rumah DP 0 rupiah diperjualbelikan, maka Pemprov DKI akan mengambil alih rusun tersebut tersebut kembali menjadi milik DKI.
"Kalau misalnya unit ini yang sudah dipesan diperdagangkan kita akan langsung meng-cancel dan memasukkan kembali unit itu ke dalam inventaris kita, karena tidak boleh diperjualbelikan," Sandiaga menandaskan.
Pemprov DKI Jakarta mulai membentuk UPT tentang rumah DP 0 rupiah. Pergub tentang DP 0 rencananya juga akan diterbitkan hari ini.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Bisa Dipesan Akhir April
Pemprov DKI membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah DP 0 Rupiah hari ini, Senin (16/4/2018). Nantinya UPT tersebut yang akan mengatur dan mengelola rusun DP 0 rupiah.
"Hari ini baru dibentuk dulu UPT-nya jadi nanti ditunjuk personelnya," kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Senin (16/4/2018).
Usai pembentukan UPT, dalam dua minggu atau akhir April warga sudah bisa memesan dan mendaftar untuk memiliki rumah DP 0 Rupiah. "Usai pembentukan UPT, setelah itu akan diumumkan kapan proses pendaftaran untuk rumah DP 0," kata Sandi.
"Satu sampai dua minggu mungkin sudah bisa. Ya akhir bulan targetnya," tambah Sandi.
Advertisement
