Ini Kendala Kebijakan Satu Peta Pemerintah

Portal kebijakan satu peta yang diberi nama Inagioportal tersebut nantinya berisi data kompilasi dan integrasi yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia.

oleh Liputan6.com diperbarui 06 Apr 2018, 18:06 WIB
IPortal kebijakan satu peta: Dok: CyberTrend.com

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah berencana meluncurkan portal kebijakan satu peta (one map policy) pada Agustus mendatang. Portal yang diberi nama Inagioportal tersebut nantinya berisi data kompilasi dan integrasi yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia.

Kepala Badan Informasi Geospasial Hasanuddin Zainal Abidin, mengatakan hingga kini pihaknya terus berupaya mengintegrasikan berbagai data dari daerah. Harapannya, sebelum Agustus 2018 data tersebut sudah masuk dalam Inagioportal.

"Kita harapkan integrasinya sampai Agustus 100 persen lah. Kalau sinkronisasi kan jalan terus ya," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Zainal optimis implementasi kebijakan satu peta tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat. Namun demikian, hingga kini masih ada beberapa kendala dalam penerapannya di lapangan. Salah satunya, kemampuan sumber daya manusia (SDM) di setiap daerah untuk mengakses dan memanfaatkan data tersebut.

"Kalau kendala selalu ada. Pertama, mungkin kalau di daerah SDM masih kurang. Untuk beberapa daerah juga pembangunan simpul jaringan ada yang masih diselesaikan, kita aktif langsung membantu. Dan kita kerja sama dengan universitas negeri. Mereka ini akan membantu daerah," jelas dia.

 Reporter: Anggun

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Pemda akan Lihat Langsung

Ilustrasi Portal kebijakan satu peta . Liputan6.com/Mochamad Wahyu Hidayat

Dalam peluncuran, nantinya pemerintah pusat akan mengundang langsung perwakilan pemerintah daerah agar melihat secara langsung bagaimana akses data tersebut.

"Nah nanti kita ingin pas acara itu, akan diundang daerah. 34 provinsi diundang, nanti bisa langsung kita lihat tersambung ke Inagioportal," jelasnya.

Sampai hari ini total data provinsi yang telah terintegrasi sekitar 90 persen. Angka tersebut sudah termasuk data dari berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dari beberapa provinsi. Sisanya 10 persen, pemerintah akan mempercepat integrasi dari Jawa, Papua dan Maluku.

"Kalau per hari ini 90 persen terintegrasi. 10 persen sedang kita coba bereskan. Kan per tahunnya tergantung wilayah. 2016 itu, Kalimantan, 2017 itu Sumatera, Sulawesi, Nusatenggara, Bali. Dan tahun ini Papua, Maluku, Jawa yang tahun ini otomatis sedang dikerjakan," dia menandaskan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya