Liputan6.com, Jakarta: Meski disambut gembira sebagian kalangan, keputusan pemerintah menetapkan Senin (16/5) sebagai hari cuti nasional terkait adanya libur nasional Waisak, Selasa lusa, menuai kontroversi. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menyayangkan penetapan cuti yang dinilai sangat mendadak.
Kalla mengkritik keputusan pemerintah itu. Menurutnya, pemerintah seharusnya memiliki perencanaan yang jelas soal hari libur nasional. "Lain kali ditetapkan awal satu tahun sebelumnya," kata Kalla, baru-baru ini.
Penetapan cuti nasional mendadak membuat sebagian masyarakat mulai memadati ruas jalan keluar kota guna memanfaatkan liburan panjang. Sejumlah tempat wisata, seperti Karawang, Bandung, mulai dipadati warga. Sebagian pengunjung yang berstatus pegawai negeri sipil mengaku bersyukur hari kerja Senin besok yang dianggap sebagai hari kejepit nasional, diliburkan pemerintah.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyatakan penetapan hari cuti bersama diberlakukan bagi pegawai negeri sipil. Kendati demikian, ia mengingatkan tidak semua pegawai yang bekerja di sektor pelayanan publik bisa libur, seperti bidang transportasi dan rumah sakit [baca: Agung Laksono: Tidak Semua Diliburkan].(ADI/BOG)
Kalla mengkritik keputusan pemerintah itu. Menurutnya, pemerintah seharusnya memiliki perencanaan yang jelas soal hari libur nasional. "Lain kali ditetapkan awal satu tahun sebelumnya," kata Kalla, baru-baru ini.
Penetapan cuti nasional mendadak membuat sebagian masyarakat mulai memadati ruas jalan keluar kota guna memanfaatkan liburan panjang. Sejumlah tempat wisata, seperti Karawang, Bandung, mulai dipadati warga. Sebagian pengunjung yang berstatus pegawai negeri sipil mengaku bersyukur hari kerja Senin besok yang dianggap sebagai hari kejepit nasional, diliburkan pemerintah.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyatakan penetapan hari cuti bersama diberlakukan bagi pegawai negeri sipil. Kendati demikian, ia mengingatkan tidak semua pegawai yang bekerja di sektor pelayanan publik bisa libur, seperti bidang transportasi dan rumah sakit [baca: Agung Laksono: Tidak Semua Diliburkan].(ADI/BOG)