Liputan6.com, Jakarta: Keputusan Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang melarang Ahmadiyah ada di provinsi tersebut ditanggapi. Menurut Humas Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Mubarik Ahmad, pihaknya tetap memilih menghormati pemerintah.
"JAI ini resmi, kita selalu menghormati keputusan pemerintah, bukan berarti menerima," ujar Mubarik usai berdiskusi di Wahid Institute, Jakarta, Senin (28/2).
Menurut Mubarik, dengan menghormati pemerintah, Ahmadiyah tidak mau membangkang. "Ahmadiyah tidak mau membangkang. Tapi kita bisa melakukan upaya, jalur PTUN. Tapi kita ini tidak mengerti hukum atau politik. Bisanya cuma ngaji, mengajari anak salat," tambahnya.
Sementara itu, Wakil JAI Mirajudin Sahid menambahkan, permasalahan Ahmadiyah sebenarnya adalah masalah miskomunikasi. "Ini miskomunikasi, harusnya duduk bersama saja," katanya.(ULF)
"JAI ini resmi, kita selalu menghormati keputusan pemerintah, bukan berarti menerima," ujar Mubarik usai berdiskusi di Wahid Institute, Jakarta, Senin (28/2).
Menurut Mubarik, dengan menghormati pemerintah, Ahmadiyah tidak mau membangkang. "Ahmadiyah tidak mau membangkang. Tapi kita bisa melakukan upaya, jalur PTUN. Tapi kita ini tidak mengerti hukum atau politik. Bisanya cuma ngaji, mengajari anak salat," tambahnya.
Sementara itu, Wakil JAI Mirajudin Sahid menambahkan, permasalahan Ahmadiyah sebenarnya adalah masalah miskomunikasi. "Ini miskomunikasi, harusnya duduk bersama saja," katanya.(ULF)
