Liputan6.com, Surabaya - Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) mengaku kesulitan mengatasi overpopulasi dan satwa lajang di Kebun Binatang Surabaya (KBS) dalam beberapa tahun terakhir.
Dirut PDTS KBS Khoirul Anwar di Surabaya pada Rabu, mengatakan pihaknya kesulitan untuk mengatasi masalah overpopulasi di KBS dengan cara pertukaran satwa.
"Salah satu sebabnya adalah karena tidak ada rekomendasi yang turun dari pemerintah pusat," katanya, dilansir Antara, Rabu (10/1/2018).
Baca Juga
Advertisement
Menurut dia, pihaknya sudah berupaya dengan cara mengajukan perizinan ke Presiden RI untuk pertukaran satwa komodo.
"Ini yang belum keluar, lalu bagaimana kami bisa mengeluarkan satwa ini dari KBS," katanya.
Begitu juga untuk mengatasi satwa lajang seperti jerapah, capucin, dan zebra. Khoirul khawatir jika mereka tidak segera dikawinkan, akan segera lewat masa subur.
"Kami juga sudah ajukan untuk breeding loan (peminjaman pengembangbiakan satwa), tapi juga masih ada kendala," katanya.
Ajukan Peningkatan Akreditasi
Ia mengatakan untuk mengatasi kelebihan populasi, pihaknya hanya memperluas kandang. Misalnya, kandang pelikan yang semula banyak terdapat sekat, diposisikan lebih luas sehingga satwa lebih leluasa.
Begitu juga pengayaan sejumlah kandang satwa seperti harimau, beruang, dan lainnya juga dilakukan penataan dan pengayaan. Pengelola Kebun Binatang Surabaya juga tengah mengurus pratinjau akreditasi.
"Kalau akreditasi sudah bisa dikantongi, maka breeding loan, hibah, kerja sama dengan lembaga konservasi lain juga bisa dilakukan," katanya.
Khoirul menargetkan akreditasi KBS bisa meningkat menjadi A, sehingga memiliki wewenang menjalin kerja sama dengan lembaga konservasi lain.
Terkait itu, pihaknya tengah menyiapkan sejumlah berkas untuk pratinjau akreditasi seperti rencana jangka pendek lima tahun sampai 30 tahun KBS ke depan.
"Selain itu juga masalah infrastruktur seperti laboratorium, nursery yang perlu revitalisasi," katanya.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Advertisement
