Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan partainya dalam menentukan calon yang mereka usung di Pilkada 2018.
Basarah mengatakan, partainya belajar dari pengalaman Pilkada 2017 yang lalu, yang menurut PDIP ternyata berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Alhasil partainya pun berusaha mencegah agar hal tersebut tidak terjadi di Pilkada 2018.
Advertisement
"Pilkada 2018 bagi PDIP berdasarkan pengalaman di Pilkada 2017 kemarin ternyata berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat kita. Konflik sosial itu seakan-akan membelah kelompok, golongan-golongan dalam masyarakat," ujar Basarah saat ditemui di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/10/2017).
Karena itu, di Pilkada 2018 PDIP, ujar Basarah, tidak akan semata-mata mengutamakan target kemenangan tetapi juga mengutamakan konsolidasi di tengah masyarakat agar tidak terpecah kembali karena pilkada. Terlebih lagi antara kelompok nasionalis dan Islam.
"Nah, belajar dari pengalaman Pilkada serentak 2017 kemarin maka Pilkada 2018 PDIP tidak semata-mata melihat target kemenangan, tetapi adalah konsolidasi bangsa," kata Basarah.
Saksikan vidio pilihan di bawah ini:
Satukan Islam-Nasionalis
Sehingga, sambung dia, dalam hal memilih pasangan calon kepala daerah, PDI Perjuangan memperhatikan sungguh-sungguh kohesivitas sosial di tengah-tengah masyarakat.
"Agar melalui pilkada, kelompok dan golongan masyarakat dapat disatukan terutama golongan nasionalis dan golongan Islam sebagai kekuatan terbesar di republik ini," imbuhnya.
Basarah menegaskan, semangat menyatukan kekuatan Islam dan nasionalis menjadi salah satu visi-misi PDIP dalam memilih calon pemimpin daerah di gelaran Pilkada 2018 termasuk Pilkada di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
"Semangat menyatukan kekuatan Islam dan kekuatan nasionalis ini menjadi visi dan misi PDIP dalam hal memilih calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah," pungkas Basarah.
Advertisement
