Liputan6.com, Jakarta: Gerak bola salju Kasus Penyelewengan Dana Nonbujeter Badan Urusan Logistik sebesar Rp 40 miliar yang membelit Ketua DPR Akbar Tandjung tampak semakin liar. Bukan saja Partai Golongan Karya yang kebakaran jenggot dengan kasus itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pun ikut kebat-kebit. "Tapi, keputusan menolak pembentukan pansus sudah final. Jadi perbedaan yang ada hanya sebuah dinamika politik di internal partai," kata Bendahara Dewan Pimpinan Pusat PDI-P Noviantika Nasution dalam dialog di Studio SCTV Jakarta, Ahad (24/3) pagi.
Menurut Noviantika, sesungguhnya tak ada perpecahan di tubuh PDI-P. "DPP hanya berusaha memberikan kesempatan agar proses hukum kasus tersebut berlangsung tanpa intervensi dari mana pun," ungkap Novianti. Pasalnya, buntut dari proses penuntasan masalah penyelewengan dana memang dinilai sebagian kalangan mengancam kebulatan suara dalam partai berlambang banteng tambun dalam lingkaran itu. Semuanya bermula dari penolakan PDI-P atas pembentukan Panitia Khusus Bulog II. Belakangan, sinyal kontroversi di PDI-P langsung dilontarkan sang Ketua Umum Megawati Sukarnoputri [baca: Megawati: Biarkan Hukum Tumbuh Secara Wajar].
Soal konsistensi penuntasan korupsi yang dijanjikan Megawati, Noviantika menegaskan, selaku eksekutif, Ketua Umum PDI-P itu tak akan mengusik kerja yudikatif. "Ini berbeda sekali dengan kondisi sebelumnya saat peran eksekutif sangat dominan terhadap keputusan yang diambil yudikatif," jelas Noviantika. Ia juga menambahkan, keputusan PDI-P yang menolak pembentukan pansus adalah suara bulat DPP dan bukan instruksi Megawati. "Jadi tak benar isu yang mengatakan bahwa suara bulat PDI-P adalah titipan Megawati," ungkap Novianti, serius.
Bagi perempuan ini, tudingan soal pengkhianatan di tubuh PDI-P sama sekali tak terkait dengan keputusan penolakan pansus. Tindakan indisipliner yang dimaksud adalah adanya kecenderungan kader partai yang melakukan hal-hal tercela, seperti terlibat penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. "Kader yang terbukti terlibat tak akan diberi ampun," jelas Noviantika.(ICH)
Menurut Noviantika, sesungguhnya tak ada perpecahan di tubuh PDI-P. "DPP hanya berusaha memberikan kesempatan agar proses hukum kasus tersebut berlangsung tanpa intervensi dari mana pun," ungkap Novianti. Pasalnya, buntut dari proses penuntasan masalah penyelewengan dana memang dinilai sebagian kalangan mengancam kebulatan suara dalam partai berlambang banteng tambun dalam lingkaran itu. Semuanya bermula dari penolakan PDI-P atas pembentukan Panitia Khusus Bulog II. Belakangan, sinyal kontroversi di PDI-P langsung dilontarkan sang Ketua Umum Megawati Sukarnoputri [baca: Megawati: Biarkan Hukum Tumbuh Secara Wajar].
Soal konsistensi penuntasan korupsi yang dijanjikan Megawati, Noviantika menegaskan, selaku eksekutif, Ketua Umum PDI-P itu tak akan mengusik kerja yudikatif. "Ini berbeda sekali dengan kondisi sebelumnya saat peran eksekutif sangat dominan terhadap keputusan yang diambil yudikatif," jelas Noviantika. Ia juga menambahkan, keputusan PDI-P yang menolak pembentukan pansus adalah suara bulat DPP dan bukan instruksi Megawati. "Jadi tak benar isu yang mengatakan bahwa suara bulat PDI-P adalah titipan Megawati," ungkap Novianti, serius.
Bagi perempuan ini, tudingan soal pengkhianatan di tubuh PDI-P sama sekali tak terkait dengan keputusan penolakan pansus. Tindakan indisipliner yang dimaksud adalah adanya kecenderungan kader partai yang melakukan hal-hal tercela, seperti terlibat penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. "Kader yang terbukti terlibat tak akan diberi ampun," jelas Noviantika.(ICH)