Liputan6.com, Jakarta: Rapat Koordinasi bidang politik dan keamanan, Selasa (12/03) pagi, membahas Rancangan Undang-undang Antiteroris, RUU Politik, dan perkembangan situasi di Aceh. RUU Antiteroris dianggap penting karena masalah terorisme sudah menyangkut kepentingan internasional. Karena itu, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra diharapkan dapat segera menyelesaikan RUU tersebut untuk diserahkan ke DPR. Demikian ditegaskan Menteri Pertahanan Matori Abdul Djalil, sebelum mengikuti Rakor di Kantor Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, di Jakarta, Selasa (12/3) pagi.
Sementara itu, menyoal penahanan warga negara Indonesia Fathur Rahman Al-Ghozi, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan, tersangka kasus terorisme itu kasusnya diserahkan ke pengadilan Filipina. Sebab, di Filipina ada aturan yang tak memperbolahkan pengacara asing berpraktik. Untuk kepentingan hukum Fathur, pengadilan Filipina akan menyiapkan pengacara bagi pria kelahiran Madiun, Jawa Timur itu. Hassan menegaskan, dalam masalah ini pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa, khususnya menyangkut masalah hukumnya.
Rakor yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno itu, juga mengevaluasi hasil Pertemuan Tripartit Menlu Hassan Wirajuda, Menlu Australia Alexander Downer, dan perwakilan Timor Timur di Bali, beberapa waktu silam [baca: Pembicaraan Indonesia-Timtim Berbuah Tiga Dokumen]. Selain Mendagri, tampak hadir juga Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra serta Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif. Panglima TNI Laksamana Widodo A.S. dan Kepala Polri Jenderal Polisi Da`i Bachtiar juga hadir dalam rapat yang dipimpin Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono itu.(DEN/Gabby Getal dan Prihandoyo)
Sementara itu, menyoal penahanan warga negara Indonesia Fathur Rahman Al-Ghozi, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan, tersangka kasus terorisme itu kasusnya diserahkan ke pengadilan Filipina. Sebab, di Filipina ada aturan yang tak memperbolahkan pengacara asing berpraktik. Untuk kepentingan hukum Fathur, pengadilan Filipina akan menyiapkan pengacara bagi pria kelahiran Madiun, Jawa Timur itu. Hassan menegaskan, dalam masalah ini pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa, khususnya menyangkut masalah hukumnya.
Rakor yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno itu, juga mengevaluasi hasil Pertemuan Tripartit Menlu Hassan Wirajuda, Menlu Australia Alexander Downer, dan perwakilan Timor Timur di Bali, beberapa waktu silam [baca: Pembicaraan Indonesia-Timtim Berbuah Tiga Dokumen]. Selain Mendagri, tampak hadir juga Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra serta Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif. Panglima TNI Laksamana Widodo A.S. dan Kepala Polri Jenderal Polisi Da`i Bachtiar juga hadir dalam rapat yang dipimpin Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono itu.(DEN/Gabby Getal dan Prihandoyo)