Jokowi Sapa Warga Cilacap dengan Bahasa Ngapak

Masyarakat pun riuh rendah mendengar sapaan Jokowi tersebut. Mereka menjawab serempak sambil tertawa gembira.

oleh Liputan6.com diperbarui 15 Jun 2017, 17:38 WIB
Warga berfoto bersama Presiden Jokowi saat menyaksikan pembagian paket Ramadan di wilayah Penjaringan, Jakarta, Selasa (13/6). Sebanyak 200.000 paket dibagikan gratis untuk meringankan beban masyarakat menjelang Idul Fitri. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Cilacap - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyapa masyarakat yang hadir di Pendopo Wijaya Kusuma Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan menggunakan bahasa khas daerah itu, atau yang lebih dikenal dengan sebutan "basa ngapak".

"Kepriwe kabare (Apa kabarnya)? Apik (baik)? Sae nggih (Baik ya)?" sapa Presiden Jokowi dikutip dari Antara, Kamis (15/6/2017).

Masyarakat pun riuh rendah mendengar sapaan Jokowi tersebut. Mereka menjawab serempak sambil tertawa gembira.

Sapaan Presiden itu disampaikan kepada dua ribuan warga dari empat kabupaten di Jawa Tengah, yakni Cilacap, Banjarnegara, Wonosobo, dan Purbalingga yang hadir untuk menerima program sertifikat tanah.

Sebelumnya, disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bahwa setiap Kamis di Jawa Tengah, komunikasi yang digunakan adalah bahasa Jawa.

Sementara di Cilacap, bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa "ngapak" yang memang merupakan bahasa daerah setempat.

Namun Presiden tidak melanjutkan lebih banyak menggunakan bahasa tersebut karena banyak hadirin yang tidak mengerti bahasa Jawa.

Presiden pun melanjutkan pidatonya dalam Bahasa Indonesia.

"Yang dibagikan adalah 2.550 sertifikat, semua diangkat mau saya hitung," kata Jokowi.

Ia pun kemudian menghitung dalam bahasa Jawa dari satu sampai terlompati hingga 2.500 yang kemudian disambut dengan tawa warga yang hadir.

Jokowi mengatakan bahwa di Jawa Tengah, sertifikat dari bidang-bidang tanah yang dipegang warga baru separuh, atau sekitar 49 persen. Dan khusus untuk Jawa Tengah akan dikeluarkan 500.000 sertifikat.

"Seluruh Indonesia 5 juta, tahun depan 7 juta, tahun depannya lagi 9 juta," kata dia.

Menurut Jokowi, pemerintah akan mengebut program sertifikasi tanah lantaran ingin mengurangi sengketa lahan di lapangan akibat tidak adanya sertifikat.

"Sertifikat adalah tanda bukti hak, kalau ada sertifikat, bukti hukum ada," kata Jokowi.

 

 



Saksikan Video Menarik di Bawah Ini:

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya