Bukan Aksi 31 Maret, Ini yang Dibahas Jokowi dengan Ketua MUI

Presiden Jokowi kembali mengundang Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'aruf Amin ke Istana Kepresidenan, Jakarta.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 31 Mar 2017, 18:13 WIB
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'aruf Amin. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali mengundang Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'aruf Amin ke Istana Kepresidenan, Jakarta. Rupanya tidak ada pembahasan tentang Aksi 31 Maret di Bundaran Patung Kuda, Monas.

Usai pertemuan, Ma'aruf mengatakan, pertemuan kali ini untuk berdiskusi tentang penyelenggaraan Kongres Ekonomi Umat yang akan diselenggarakan pada 22-24 April mendatang. Pada pertemuan itu, Jokowi memberikan tema 'Arus Baru Ekonomi Indonesia'. Tujuannya tentu akan membantu mengatasi kesenjangan yang ada saat ini.

"Arus baru ekonomi Indonesia kita harapkan setelah mendapatkan arahan-arahan dari bapak Presiden dan gagasan-gagasan yang sangat cemerlang. Maka akan kita jadikan sebgai dasar-dasar gerakan ekonomi di dalam rangka menyatukan potensi ekonomi baik yang bawah kemudian yang menengah dan yang besar," jelas Ma'aruf di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/3/2017).

Sementara, Ketua Panitia Kongres Ekonomi Umat Lukmanul Hakim menjelaskan, pada kongres ini MUI fokus untuk mendorong dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk menanggulangi kesenjangan ekonomi. Hal ini menjadi penting karena pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang stabil.

"Beberapa topik yang memang sudah kita diskusikan tadi dengan bapak Presiden. Yang paling menarik tadi kita berbicara tentang networking atau jejaring sinergis yang saling menguntungkan antara elemen-elemen bangsa di kelompok-kelompok ekonomi itu jejaring antara kelompok-kelompok ekonomi mikro kecil dan menengah dengan kelompok ekonomi yang besar," imbuh dia.

Beberapa gagasan itu nantinya akan disampaikan sendiri oleh Presiden Jokowi saat membuka Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan di Hotel Sahid, Jakarta. Pihaknya juga meminta Presiden Jokowi membuat regulasi yang berpihak masyarakat sehingga akses terbuka luas bagi kelompok usaha rakyat.

Kebijakan-kebijakan yang disampaikan Presiden Jokowi, menurut Lukmanul, sangat sejalan dengan apa yang tadi disampaikan dengan konsep-konsep yang akan tuangkan dalam kongres nanti. Kongres ini akan dihadiri sekitar 500 peserta dari berbagai elemen bangsa, baik perguruan tinggi, instansi pemerintahan, pondok-pondok pesantren, pelaku-pelaku bisnis, serta ormas-ormas Islam.

"Jadi ini memang kongres yang betul-betul kita akan membahas bagaimana perekonomian bangsa ini sebagai mempererat apa namanya kesatuan bangsa ada dalam bingkai Pancasila undang-undang Dasar 45 dan juga kebhinekaan ini yang kita diskusikan tadi dan bapak Presiden," Lukmanul memungkas.

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya