Liputan6.com, Jakarta - Dakwaan sidang kasus pengadaan e-KTP telah selesai disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam dakwaan tersebut nama Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak disebutkan.
"Setahu saya, nama Ahok tidak ada yah di dakwaan," ujar Jaksa KPK Irene Putrie usai sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2017).
Advertisement
Saat pembahasan pengadaan proyek e-KTP pada 2009, Ahok masih menjadi anggota Komisi II DPR RI. Menurut Susilo, kuasa hukum terdakwa kasus suap e-KTP Irman dan Sugiharto, nama Ahok memang tidak tercantum dalam dakwaan.
"Enggak ada dalam dakwaan. Kita acuannya di dakwaan. Di BAP Pak Sugigarto tidak pernah menyebut (nama Ahok)," kata Susilo.
Ahok sudah membantah terlibat dalam kasus suap yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun ini. "Saya waktu itu keras saja kenapa ada seperti itu. Saya paling keras menolak e-KTP," tegas Ahok di Balai Kota beberapa waktu lalu.
