Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap di pertengahan Maret sudah tersedia blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Zudan Arif Fakrulloh.
Menurut dia, permasalahan blanko ini mendapatkan sorotan, lantaran menganggu proses Pilkada 2017, salah satunya di Pilkada DKI. Pasalnya, tanpa blanko warga tidak bisa membuat e-KTP, sebagai salah satu syarat untuk menjadi pemilih. Walaupun e-KTP ini bisa digantikan dengan surat keterangan atau suket.
Advertisement
"Insya Allah bisa (tersedia blankonya). Semoga Maret minggu ke-3, blanko tersedia," kata Zudan saat dikonfirmasi, Kamis, 23 Februari 2017.
Dia tak menampik pengadaan blanko yang semula dijadwalkan tersedia akhir Februari ini harus tertunda lagi sekitar 3 minggu. Dia mengungkapkan, hal ini terjadi karena ada gagal lelang dalam proses pengadaannya.
Zudan menuturkan, pada 14 Februari 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kemendagri menyatakan Pelelangan Pengadaan Blanko e-KTP sebanyak 7 juta dinyatakan gagal lelang. Selanjutnya, pada 16 Februari 2017 dilakukan pelelangan ulang.
Total ada 4 perusahaan yang akan mengikuti lelang baru. Proses yang gagal sebelumnya terjadi lantaran tidak ada perusahaan yang lulus uji teknis, seperti tidak mengunggah dokumen yang disyaratkan.
"Maka penetapan pemenang baru dapat dilaksanakan pada 8 Maret 2017. Dengan demikian, pada minggu III bulan Maret, diperkirakan blanko KTP El sudah tersedia," jelas Zudan.
Dia pun menepis pengadaan blanko e-KTP ini, bukan karena mengejar Pilkada DKI 2017 saja, mengingat warga DKI diperkirakan kembali melakukan pilkada putaran dua pada April mendatang. "Untuk DKI, tidak ada kekhususan pengadaan blanko," tandas Zudan.
