Liputan6.com, Jakarta: Sejak republik ini merdeka, belum pernah banjir menyentuh halaman dalam Istana Kepresidenan, baik Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara maupun Istana Negara di Jalan Juanda, Jakarta Pusat. Bayangkan bila simbol negara itu terendam air. Paling tidak, kegiatan kenegaraan dan pemerintahan bakal terhambat. Namun Sabtu dinihari pekan silam, sejarah berkisah lain. Istana Kepresidenan tergenang air yang mencapai ketinggian 20 hingga 25 sentimeter. Untungnya banjir segera surut, setelah sejumlah petugas menyedot air dengan pompa. Genangan air juga merendam kawasan sekitarnya, termasuk sejumlah jalan protokol. Sementara sebagian wilayah Ibu Kota lain, masih tergenang banjir selama beberapa hari.
Paling tidak ada 10 titik lokasi banjir di wilayah Jakarta, yang mencapai ketinggian di atas dua meter. Dan tak kurang dari 30 jiwa telah melayang akibat banjir. Sedangkan sekitar 100 ribu orang sempat mengungsi ke berbagai kamp penampungan sementara. Beberapa di antaranya berada di 301 pos pengungsi. Kini, mereka hidup hanya mengandalkan bantuan bahan-bahan makanan, pakaian, dan obat-obatan dari berbagai kalangan. Ironisnya, para pengungsi tersebut kini menderita berbagai penyakit seperti diare dan gatal-gatal. Beberapa hari sebelumnya, mereka juga sempat kedinginan dan kelaparan. Terlebih lagi, penyaluran bantuan terhambat sarana transportasi yag minim dan kemacetan lalu lintas. Aktivitas warga Jakarta dan sekitarnya sempat lumpuh.
Sebelumnya beberapa daerah lain di Tanah Air, juga dilanda bencana banjir. Misalnya, Medan, Banda Aceh, sejumlah kabupaten di Sumatra Utara, dan Jambi. Bencana serupa juga menimpa Sidoarjo dan Mojokerto di Jawa Timur, plus Sampang, Madura. Tercatat, korban tewas di Sampang sebanyak 16 orang. Sedangkan di Mojokerto, menelan korban tewas delapan orang dan tujuh lainnya hilang. Tak hanya itu, banjir juga menerjang wilayah Semarang, Jawa Tengah dan Bandung, Jawa Barat.
Buat Wakil Presiden Hamzah Haz, kenyataan ini adalah bencana nasional. Itu sebabnya, rangkaian bencana tersebut harus dievaluasi lebih serius lagi. Bahkan menjadi pelajaran yang sangat berharga, terutama dalam memberikan solusi penanganan banjir. Kendati demikian, Hamzah menolak pendapat yang menyatakan pemerintah lambat dalam menangani masalah banjir belakangan ini, khususnya yang menerpa Ibu Kota. Malah, ia balik menuding bahwa yang paling bertanggung jawab adalah Pemerintah Daerah Jakarta. Alasannya, saat ini seharusnya Pemda DKI tak lagi bergantung pada perintah dari pusat. Berarti, para pejabat daerah tersebut tak menyadari tanggung jawabnya dan bertindak lamban.
Memang, persoalan banjir adalah pekerjaan rumah yang kerap menghantui Pemda Jakarta. Selain hampir setiap musim penghujan sejumlah kawasan tergenang air, banjir musiman yang berselang lima tahun juga menjadi permasalahan sendiri. Termasuk, bencana air bah Januari 2002 ini.
Sebenarnya, sebelum air bah merendam sebagian besar wilayah Ibu Kota dan sekitarnya, jauh-jauh hari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) telah memprediksikan hal itu. Tiga pekan silam, Staf Ahli BMG Doktor Paulus Agus Winarso mengungkapkan kemungkinan bakal terjadi curah hujan tinggi di sejumlah daerah pada Januari hingga Februari mendatang. Terutama di bagian selatan ekuator, yaitu Pulau Sumatra bagian Selatan, Jawa, Bali, Nusatenggara, dan Kalimantan Selatan.
Menurut dia, curah hujan di atas normal ini sebagai dampak terjadinya El Nino atau meningkatnya suhu air laut. Lantaran itulah, masyarakat untuk tetap mewaspadai kemungkinan banjir bandang di kawasan yang curah hujannya tinggi. Terutama bagi mereka yang mendiami kawasan gunung atau lembah gundul akibat penebangan hutan. BMG juga mengingatkan adanya kecenderungan hujan lebat turun di malam hari. Khusus untuk Jakarta, Paulus mengingatkan, curah hujan bakal meningkat hingga di atas 400 mililiter. Bahkan, kemungkinan besar banjir bandang juga akan melanda Jakarta. Karena itu, warga Ibu Kota diminta mewaspadai setiap gejala alam berupa cuaca terik disertai mendung dan kilat yang menyambar. Apalagi masyarakat yang bermukim di kawasan bantaran kali. "Biasanya, banjir bandang akan terjadi pada malam hari," ungkap Paulus.
Peringatan serupa juga datang dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI Jakarta. Mereka memperkirakan pada pertengahan Januari hingga Februari 2002, Jakarta akan mengalami banjir besar seperti pada 1996. Hal itu akibat curah hujan yang besar dan air laut pasang. Menurut Kepala DPU DKI I.G.K. Suena, prediksi itu berdasarkan foto satelit dari BMG. Apabila banjir itu benar-benar terjadi, ketinggian genangan air di wilayah terendah di Jakarta mencapai 1,5 meter. Bahkan di bantaran Sungai Ciliwung bisa mencapai empat meter. Untuk mengantisipasi banjir besar itu, DPU DKI akan mengoptimalkan fasilitas seperti pompa-pompa air, karung-karung tanggul, dan pintu-pintu air. Suena yang saat itu menghadiri rapat koordinasi antisipasi banjir beserta pejabat Pemda DKI mengungkapkan pula sejumlah kawasan yang rawan genangan air atau luapan sungai.
Pernyataan Suena dianggap tak cukup. Sejumlah anggota DPRD DKI justru mempertanyakan kinerja DPU setempat. Apalagi sejak pertengahan Januari, hujan semakin lebat dan merata di wilayah Ibu Kota. Sejumlah kerawanan, seperti kemacetan lalu lintas dan banjir bakal menjadi permasalahan serius. Menurut Dewan, kinerja patut dipertanyakan lantaran sudah menganggarkan dana banjir sebesar Rp 294,7 miliar pada tahun ini. Padahal, upaya yang dilakukan belum menampakkan hasil optimal.
Sayangnya, Gubernur DKI Sutiyoso seolah tak mengindahkan pandangan sejumlah anggota Dewan tadi. Buktinya, bekas Panglima Kodam Jakarta Raya itu cuma menginstruksikan seluruh wali kota beserta jajaran di bawahnya untuk menginventarisir sarana yang diperlukan bila banjir terjadi. Instruksi serupa pernah dikeluarkan pada 7 Desember tahun silam: seluruh pejabat, kepala unit atau satuan kerja di lingkungan Pemda Jakarta dalam keadaan siaga penuh melaksanakan pemantuan dan pengendalian pada musim hujan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sosialisasi imbauan Sutiyoso tak berjalan mulus. Toh sebagian besar warga ternyata tak siap menghadapi banjir.
Seperti diramalkan BMG sebelumnya, pekan terakhir Januari hingga awal Februari ini hujan semakin lebat dengan curah tinggi. Satu per satu sejumlah wilayah Ibu Kota dan sekitarnya terendam banjir. Pertama adalah Cipulir dan Ciledug, Tangerang, Banten. Berturut-turut setelah itu, kawasan bantaran Kali Ciliwung, mulai dari Kalibata, Jakarta Selatan, hingga Cipinang, Jakarta Timur. Begitu juga Pluit dan Kelapa Gading di Jakarta Utara, dan sejumlah wilayah Jakarta Barat. Dalam hitungan hari, terdapat 10 titik lokasi banjir terparah di Ibu Kota dengan rata-rata ketinggian air di atas dua meter. Bahkan, cakupan banjir semakin luas pada Jumat hingga Sabtu dinihari pekan silam. Sejumlah pintu air tak kuat lagi menahan luapan banjir, dan terpaksa dibuka. Sebagian besar wilayah Ibu Kota terendam banjir.
Jakarta tak ubah seperti kota air. Genangan air di mana-mana, dan praktis aktivitas sebagian besar penduduk menjadi terhambat. Bahkan, sekitar sepertiga karyawan perkantoran tak masuk kerja lantaran rumahnya terendam banjir atau terjebak kemacetan lalu lintas. Sejumlah warga sempat melakukan aksi borong di beberapa pusat perkulakan, menyusul kekhawatiran mereka akan kelangkaan berbagai bahan makanan.
Proses evakuasi korban banjir dan penyaluran bantuan juga menjadi persoalan tersendiri. Sejumlah kalangan, terutama warga korban banjir menyalahkan kelambanan pemda dalam menangani musibah yang menimpa mereka. Buntutnya, Sutiyoso didesak segera mengundurkan diri dari jabatan sebagai gubernur.
Menanggapi desakan mundur, Sutiyoso mengaku sudah berupaya maksimal menanggulangi bencana banjir yang melanda Ibu Kota. Dia mengumpamakan bahwa dirinya bukan Sangkuriang yang mampu membuat perahu raksasa dalam semalam. Jika masyarakat menganggap dirinya gagal, ia bersedia mundur dari jabatan, asal sesuai mekanisme yang ada. Sutiyoso mengakui banjir yang melanda Jakarta sulit diprediksi sebelumnya. Sebab hujan terus menerus turun selama tiga hari. Akibatnya air Sungai Ciliwung meluap hingga 1,5 meter. Kondisi kian diperparah kawasan resapan air yang tak berfungsi dengan baik. Soalnya, banyak kawasan resapan air berubah fungsi menjadi pemukiman real estate, termasuk sejumlah vila di kawasan Puncak, Jawa Barat. Namun sayang, tak ada kebijakan yang terpadu antar-Pemda Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi.
Sutiyoso berdalih, jajarannya telah berupaya keras membantu para korban bencana banjir. Dia juga berjanji mengucurkan dana sekitar Rp 560 miliar. Uang itu adalah dana awal senilai Rp 400 miliar dan bunga duit sejak 1996. Dana itu disiapkan sejak banjir 1996. Sedianya, dana total sebesar Rp 505 miliar diperuntukkan bagi pembangunan rumah masyarakat ekonomi lemah, perbaikan lampu jalanan, tanggul-tanggul yang jebol, dan memfungsikan pipa penyedot air yang rusak.
Mudah-mudahan janji tadi benar terlaksana. Bila tidak, ada kemungkinan Sutiyoso terseret mundur dari jabatannya, meski tak hanyut terbawa derasnya air bah, seperti puluhan warganya.(ANS)
Paling tidak ada 10 titik lokasi banjir di wilayah Jakarta, yang mencapai ketinggian di atas dua meter. Dan tak kurang dari 30 jiwa telah melayang akibat banjir. Sedangkan sekitar 100 ribu orang sempat mengungsi ke berbagai kamp penampungan sementara. Beberapa di antaranya berada di 301 pos pengungsi. Kini, mereka hidup hanya mengandalkan bantuan bahan-bahan makanan, pakaian, dan obat-obatan dari berbagai kalangan. Ironisnya, para pengungsi tersebut kini menderita berbagai penyakit seperti diare dan gatal-gatal. Beberapa hari sebelumnya, mereka juga sempat kedinginan dan kelaparan. Terlebih lagi, penyaluran bantuan terhambat sarana transportasi yag minim dan kemacetan lalu lintas. Aktivitas warga Jakarta dan sekitarnya sempat lumpuh.
Sebelumnya beberapa daerah lain di Tanah Air, juga dilanda bencana banjir. Misalnya, Medan, Banda Aceh, sejumlah kabupaten di Sumatra Utara, dan Jambi. Bencana serupa juga menimpa Sidoarjo dan Mojokerto di Jawa Timur, plus Sampang, Madura. Tercatat, korban tewas di Sampang sebanyak 16 orang. Sedangkan di Mojokerto, menelan korban tewas delapan orang dan tujuh lainnya hilang. Tak hanya itu, banjir juga menerjang wilayah Semarang, Jawa Tengah dan Bandung, Jawa Barat.
Buat Wakil Presiden Hamzah Haz, kenyataan ini adalah bencana nasional. Itu sebabnya, rangkaian bencana tersebut harus dievaluasi lebih serius lagi. Bahkan menjadi pelajaran yang sangat berharga, terutama dalam memberikan solusi penanganan banjir. Kendati demikian, Hamzah menolak pendapat yang menyatakan pemerintah lambat dalam menangani masalah banjir belakangan ini, khususnya yang menerpa Ibu Kota. Malah, ia balik menuding bahwa yang paling bertanggung jawab adalah Pemerintah Daerah Jakarta. Alasannya, saat ini seharusnya Pemda DKI tak lagi bergantung pada perintah dari pusat. Berarti, para pejabat daerah tersebut tak menyadari tanggung jawabnya dan bertindak lamban.
Memang, persoalan banjir adalah pekerjaan rumah yang kerap menghantui Pemda Jakarta. Selain hampir setiap musim penghujan sejumlah kawasan tergenang air, banjir musiman yang berselang lima tahun juga menjadi permasalahan sendiri. Termasuk, bencana air bah Januari 2002 ini.
Sebenarnya, sebelum air bah merendam sebagian besar wilayah Ibu Kota dan sekitarnya, jauh-jauh hari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) telah memprediksikan hal itu. Tiga pekan silam, Staf Ahli BMG Doktor Paulus Agus Winarso mengungkapkan kemungkinan bakal terjadi curah hujan tinggi di sejumlah daerah pada Januari hingga Februari mendatang. Terutama di bagian selatan ekuator, yaitu Pulau Sumatra bagian Selatan, Jawa, Bali, Nusatenggara, dan Kalimantan Selatan.
Menurut dia, curah hujan di atas normal ini sebagai dampak terjadinya El Nino atau meningkatnya suhu air laut. Lantaran itulah, masyarakat untuk tetap mewaspadai kemungkinan banjir bandang di kawasan yang curah hujannya tinggi. Terutama bagi mereka yang mendiami kawasan gunung atau lembah gundul akibat penebangan hutan. BMG juga mengingatkan adanya kecenderungan hujan lebat turun di malam hari. Khusus untuk Jakarta, Paulus mengingatkan, curah hujan bakal meningkat hingga di atas 400 mililiter. Bahkan, kemungkinan besar banjir bandang juga akan melanda Jakarta. Karena itu, warga Ibu Kota diminta mewaspadai setiap gejala alam berupa cuaca terik disertai mendung dan kilat yang menyambar. Apalagi masyarakat yang bermukim di kawasan bantaran kali. "Biasanya, banjir bandang akan terjadi pada malam hari," ungkap Paulus.
Peringatan serupa juga datang dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI Jakarta. Mereka memperkirakan pada pertengahan Januari hingga Februari 2002, Jakarta akan mengalami banjir besar seperti pada 1996. Hal itu akibat curah hujan yang besar dan air laut pasang. Menurut Kepala DPU DKI I.G.K. Suena, prediksi itu berdasarkan foto satelit dari BMG. Apabila banjir itu benar-benar terjadi, ketinggian genangan air di wilayah terendah di Jakarta mencapai 1,5 meter. Bahkan di bantaran Sungai Ciliwung bisa mencapai empat meter. Untuk mengantisipasi banjir besar itu, DPU DKI akan mengoptimalkan fasilitas seperti pompa-pompa air, karung-karung tanggul, dan pintu-pintu air. Suena yang saat itu menghadiri rapat koordinasi antisipasi banjir beserta pejabat Pemda DKI mengungkapkan pula sejumlah kawasan yang rawan genangan air atau luapan sungai.
Pernyataan Suena dianggap tak cukup. Sejumlah anggota DPRD DKI justru mempertanyakan kinerja DPU setempat. Apalagi sejak pertengahan Januari, hujan semakin lebat dan merata di wilayah Ibu Kota. Sejumlah kerawanan, seperti kemacetan lalu lintas dan banjir bakal menjadi permasalahan serius. Menurut Dewan, kinerja patut dipertanyakan lantaran sudah menganggarkan dana banjir sebesar Rp 294,7 miliar pada tahun ini. Padahal, upaya yang dilakukan belum menampakkan hasil optimal.
Sayangnya, Gubernur DKI Sutiyoso seolah tak mengindahkan pandangan sejumlah anggota Dewan tadi. Buktinya, bekas Panglima Kodam Jakarta Raya itu cuma menginstruksikan seluruh wali kota beserta jajaran di bawahnya untuk menginventarisir sarana yang diperlukan bila banjir terjadi. Instruksi serupa pernah dikeluarkan pada 7 Desember tahun silam: seluruh pejabat, kepala unit atau satuan kerja di lingkungan Pemda Jakarta dalam keadaan siaga penuh melaksanakan pemantuan dan pengendalian pada musim hujan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sosialisasi imbauan Sutiyoso tak berjalan mulus. Toh sebagian besar warga ternyata tak siap menghadapi banjir.
Seperti diramalkan BMG sebelumnya, pekan terakhir Januari hingga awal Februari ini hujan semakin lebat dengan curah tinggi. Satu per satu sejumlah wilayah Ibu Kota dan sekitarnya terendam banjir. Pertama adalah Cipulir dan Ciledug, Tangerang, Banten. Berturut-turut setelah itu, kawasan bantaran Kali Ciliwung, mulai dari Kalibata, Jakarta Selatan, hingga Cipinang, Jakarta Timur. Begitu juga Pluit dan Kelapa Gading di Jakarta Utara, dan sejumlah wilayah Jakarta Barat. Dalam hitungan hari, terdapat 10 titik lokasi banjir terparah di Ibu Kota dengan rata-rata ketinggian air di atas dua meter. Bahkan, cakupan banjir semakin luas pada Jumat hingga Sabtu dinihari pekan silam. Sejumlah pintu air tak kuat lagi menahan luapan banjir, dan terpaksa dibuka. Sebagian besar wilayah Ibu Kota terendam banjir.
Jakarta tak ubah seperti kota air. Genangan air di mana-mana, dan praktis aktivitas sebagian besar penduduk menjadi terhambat. Bahkan, sekitar sepertiga karyawan perkantoran tak masuk kerja lantaran rumahnya terendam banjir atau terjebak kemacetan lalu lintas. Sejumlah warga sempat melakukan aksi borong di beberapa pusat perkulakan, menyusul kekhawatiran mereka akan kelangkaan berbagai bahan makanan.
Proses evakuasi korban banjir dan penyaluran bantuan juga menjadi persoalan tersendiri. Sejumlah kalangan, terutama warga korban banjir menyalahkan kelambanan pemda dalam menangani musibah yang menimpa mereka. Buntutnya, Sutiyoso didesak segera mengundurkan diri dari jabatan sebagai gubernur.
Menanggapi desakan mundur, Sutiyoso mengaku sudah berupaya maksimal menanggulangi bencana banjir yang melanda Ibu Kota. Dia mengumpamakan bahwa dirinya bukan Sangkuriang yang mampu membuat perahu raksasa dalam semalam. Jika masyarakat menganggap dirinya gagal, ia bersedia mundur dari jabatan, asal sesuai mekanisme yang ada. Sutiyoso mengakui banjir yang melanda Jakarta sulit diprediksi sebelumnya. Sebab hujan terus menerus turun selama tiga hari. Akibatnya air Sungai Ciliwung meluap hingga 1,5 meter. Kondisi kian diperparah kawasan resapan air yang tak berfungsi dengan baik. Soalnya, banyak kawasan resapan air berubah fungsi menjadi pemukiman real estate, termasuk sejumlah vila di kawasan Puncak, Jawa Barat. Namun sayang, tak ada kebijakan yang terpadu antar-Pemda Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi.
Sutiyoso berdalih, jajarannya telah berupaya keras membantu para korban bencana banjir. Dia juga berjanji mengucurkan dana sekitar Rp 560 miliar. Uang itu adalah dana awal senilai Rp 400 miliar dan bunga duit sejak 1996. Dana itu disiapkan sejak banjir 1996. Sedianya, dana total sebesar Rp 505 miliar diperuntukkan bagi pembangunan rumah masyarakat ekonomi lemah, perbaikan lampu jalanan, tanggul-tanggul yang jebol, dan memfungsikan pipa penyedot air yang rusak.
Mudah-mudahan janji tadi benar terlaksana. Bila tidak, ada kemungkinan Sutiyoso terseret mundur dari jabatannya, meski tak hanyut terbawa derasnya air bah, seperti puluhan warganya.(ANS)