Liputan6.com, Jakarta - Reformasi birokrasi menjadi salah satu tema dalam Debat Cagub DKI malam ini. Pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno bertanya kepada Agus Yudhoyono-Sylviana Murni tentang reformasi birokrasi pada kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat.
Sylvi mengatakan birokrasi di pemerintahan Ahok-Djarot sudah sesuai dengan prinsip ramping struktur kaya fungsi. Ini sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Advertisement
Namun, ucap dia, yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian fungsi dalam penempatan orang.
"Dokter tentunya sesuai bidang yang dipelajarinya sebagai dokter, bukan kemudian jadi camat. Lulusan IPDN bukan terus mengurus soal air. Oleh karena itu, harus ada fit and proper test yang baik," kata Sylvi, dalam Debat Cagub DKI.
Hal tersebut mendapat kritikan dari Anies Baswedan. Dia menilai jawaban Sylvi tidak tajam. Keadilan dalam reformasi birokrasi lah, kata dia, yang harusnya menjadi perhatian utama.
"Kepsek (kepala sekolah) dengan TU (tata usaha) tunjangan mereka berbeda. Bisa jadi tunjangan pegawai TU lebih tinggi dari kepsek. Tunjangan seharusnya sesuai dengan kualitas. Itu yang harus jadi prioritas. PPSU dapat perhatian dengan mendapat gaji baik, kami ikut senang. Gaji guru paut, kita akan naikkan gajinya. Hal ini menjadi prioritas, peningkatan kualitas manusia di Jakarta," tutur Sandi.
Sementara itu, Agus Yudhoyono menilai reformasi birokrasi bisa dilakukan dengan banyak cara. Namun, dia lebih memilih melakukan reformasi birokrasi dengan hati.
"Harus menggunakan hati. Birokrasi itu sistem. Sistem itu terkait manusia. Manusia terdiri dari pikiran dan hati," tutur Agus dalam Debat Cagub DKI.