Liputan6.com, Amsterdam - Menteri Kehakiman Belanda, Ard van der Steur, mengundurkan diri setelah tersandung skandal pembayaran kompensasi kepada tersangka penyelundup narkoba pada 2001.
Mundurnya Ard van der Steur menjadi pukulan telak bagi pemerintahan Perdana Menteri Mark Rutte. Selain itu, elektabilitas Partai Liberal (VVD) yang mengusung Rutter pun dilaporkan ikut anjlok jelang pemilu yang akan berlangsung pada Maret mendatang. Demikian dilansir BBC, Jumat, (27/1/2017).
Advertisement
Van de Steur merupakan orang ketiga dari pemerintah PM Rutte yang mengundurkan diri terkait dengan skandal uang sitaan dari pengedar narkoba bernama Cess Helman.
Sebelumnya, mantan Menteri Kehakiman Ivo Opstelten dan menteri muda, Fred Teeven, lebih dulu mengambil langkah serupa pada 2015. Mereka dianggap membohongi parlemen terkait pembayaran kompensasi tersebut.
Skandal ini dipicu oleh kesepakatan senilai 2 juta euro atau setara Rp 28,5 miliar yang tercapai antara sejumlah jaksa dengan seorang pengedar narkoba bernama Cees Helman pada 2001. Melalui kesepakatan tersebut, Cees Helman mendapatkan keringanan pembayaran pajak di tahun berjalan.
Sementara Ard van de Steur dikritik karena perannya dalam memberikan jawaban kepada parlemen terkait permasalahan ini. Dia membantah telah menyarankan pemotongan dan menutup informasi tertentu.
PM Rutte juga mendapat kecaman dari politikus oposisi akibat skandal ini. Sementara itu, rival politiknya yang beradal dari Partai Kebebasan, Geert Wilders, dikabarkan memimpin jajak pendapat publik.
