Liputan6.com, Jakarta Istana mengklaim kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla selama 2 tahun ini cukup tinggi.
Bahkan, kata Sekretaris Negara Pramono Anung, berdasarkan hasil survei beberapa lembaga, kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK mencapai 66-68 persen.
Advertisement
"Artinya kepuasaan itu melebihi apa yang diperoleh Presiden ketika Pilpres pada waktu itu. Sehingga kalau mau menggunakan ukuran, inilah yang dipakai sebagai ukurannya," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/10/2016).
Pemerintah menyadari kondisi ekonomi yang tidak stabil menjadi tantangan utama. Ekonomi, kata Pramono, memang menjadi fokus karena melihat kondisi ekonomi dunia yang sulit diprediksi.
"Alhamdulillah Indonesia pada tahun ini bisa tumbuh 5,18 persen dibandingkan dengan kawasan. Kita relatif stabil dan cukup tinggi. Tetapi tentunya harapan atau ekspektasi kita bisa lebih dari itu," imbuh dia.
Pemerintah, Pramono melanjutkan, juga terus membenahi masalah hukum yang belum ada solusi komprehensif. Langkah itu diawali dengan mereformasi hukum, terutama pemberantasan pungli dan penyelundupan. Satuan tugas ini langsung diawasi langsung oleh Jokowi.
"Memang ini hanya persoalan waktu, karena beliau hampir satu minggu ini ada di luar kota, sehingga dengan demikian, hal itu belum bisa ditandatangani, tapi sudah siap untuk dilaksanakan mengenai siapa, bagaimana nanti kami akan sampaikan setelah ditandatangani oleh Presiden," pungkas Pramono.
