Liputan6.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Bagian Perencanaan Umum Otorita Batam, Horman Padinaung dan Kepala Perwakilan Otorita Batam di Jakarta, Soenaryo. KPK menduga kedua pejabat ini terlibat korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di Otorita Batam.
"Keduanya dimintai keterangan sebagai saksi," tutur Juru Bicara KPK, Johan Budi pada ANTARA, Senin (14/12). Pemeriksaan Horman dan Soenaryo ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara mantan Ketua Otorita Batam, Ismeth Abdullah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu.
Rencananya pemeriksaan dimulai pada 10.00 WIB. Namun hingga 12.00 WIB, belum ada keterangan resmi mengenai kedatangan kedua pejabat itu.
Kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran ini telah menjerat pemilik PT Satal Nusantara, Hengky Samuel Daud sebagai terdakwa. Dalam dakwaan, Hengky disebut telah menerima pembayaran dua unit mobil pemadam kebakaran dari Otorita Batam sebesar Rp 10,7 miliar selama April hingga Agustus 2005. Kerugian dari kasus ini mencapai angka Rp 2,08 miliar.
Tak hanya Otorita Batam, Hengky juga menjalankan proyek serupa di sejumlah daerah seperti Bengkulu, Bali, Jawa Tengah, Maluku Utara, Sumatra Utara, Sulawesi Utara, Riau, Kalimantan Timur, dan beberapa daerah lain. KPK menduga total kerugian negara dalam sejumlah proyek tersebut mencapai Rp 97 miliar.(YUS)
"Keduanya dimintai keterangan sebagai saksi," tutur Juru Bicara KPK, Johan Budi pada ANTARA, Senin (14/12). Pemeriksaan Horman dan Soenaryo ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara mantan Ketua Otorita Batam, Ismeth Abdullah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu.
Rencananya pemeriksaan dimulai pada 10.00 WIB. Namun hingga 12.00 WIB, belum ada keterangan resmi mengenai kedatangan kedua pejabat itu.
Kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran ini telah menjerat pemilik PT Satal Nusantara, Hengky Samuel Daud sebagai terdakwa. Dalam dakwaan, Hengky disebut telah menerima pembayaran dua unit mobil pemadam kebakaran dari Otorita Batam sebesar Rp 10,7 miliar selama April hingga Agustus 2005. Kerugian dari kasus ini mencapai angka Rp 2,08 miliar.
Tak hanya Otorita Batam, Hengky juga menjalankan proyek serupa di sejumlah daerah seperti Bengkulu, Bali, Jawa Tengah, Maluku Utara, Sumatra Utara, Sulawesi Utara, Riau, Kalimantan Timur, dan beberapa daerah lain. KPK menduga total kerugian negara dalam sejumlah proyek tersebut mencapai Rp 97 miliar.(YUS)