Wakil Ketua DPR Tantang BPK Gelar Perkara Kasus Sumber Waras

Liputan6.com, Jakarta - Beda pandangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras menuai polemik. Kedua lembaga tersebut diminta untuk melakukan gelar perkara secara terbuka.

"Menurut saya, gelar perkara saja di publik, siapa yang benar siapa yang salah. Menurut saya, ini perlu supaya ada kejelasan, kalau tidak, bubarkan saja BPK itu," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6/2016).

Politikus Partai Gerindra itu juga meminta kedua lembaga untuk bertemu mendiskusikan kelanjutan perkara pembelian lahan RS Sumber Waras, sehingga hasil audit BPK tentang kerugian negara dalam pembelian lahan RS Sumber Waras seharusnya ditindaklanjuti dengan benar oleh KPK.

"Harus ada pertemuan, kalau perlu terbuka di masyarakat, gelar perkara saja di publik. Ada audit forensik, dana Rp 755 miliar itu mengalir ke mana, ke yayasan kah, ke orang kah, apalagi dibayarkan tanggal 31 Desember," ucap Fadli.

Hal yang sama juga diutarakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana. Menurut dia, sebagai penyelenggara baik itu KPK dan BPK harus fair. Terutama dalam menentukan perkara pembelian lahan RS Sumber Waras.

"Sekarang kenapa tidak? Dikasih saja. Jangan sampai masyarakat menilai ada kegaduhan antara KPK dan BPK," terang dia.

Sementara, Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri juga sepakat dengan usulan tersebut. Hanya saja, ia ragu dengan BPK.

"Kami sepakat itu uji publik, ada pertemuan BPK dan KPK soal audit Sumber Waras dan penyidik KPK. Cuma kami meragukan BPK mau atau tidak. ICW tantang BPK uji publik," tandas Febri.