Bank Dunia Sarankan RI Hapus Upah Mahal Para Pekerja Senior

Bank Dunia menilai pola kerja masyarakat di negara maju harus ditiru.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 23 Mei 2016, 16:47 WIB
Proyeksi Bank Dunia untuk tahun depan tidak berubah dari proyeksi IEQ Oktober 2015, proyeksi untuk tahun 2016 pertumbuhan tetap 5,3 persen.

Liputan6.com, Jakarta - Bank Dunia memandang Indonesia harus mulai mengubah pola penggajian para pekerja, terutama pekerja senior. Selama ini pekerja senior di Indonesia selalu dibayar dengan gaji tinggi.

Lead Economist Bank Dunia Phillip O'Keefe‎ mengungkapkan‎ hal itu harus mulai diubah mengingat dari segi produktivitas sudah mengalami penurunan. Padahal, peningkatan produksi harus terus dilakukan oleh negara-negara berkembang.

‎"Di usia tidak lagi produktif, kerja pun akan menurun, tapi di Indonesia semakin senior bekerja, upahnya malah semakin banyak. Pemikiran ini yang harus dihentikan," kata dia di Jakarta, Senin (23/5/2016).

‎Phillip mengungkapkan, ke depan, pola kerja masyarakat di negara maju harus ditiru. Saat usia senior, sudah saatnya seseorang itu untuk beristirahat. Kalaupun bekerja, harus dengan sistem part time.

Sementara hal yang patut bergaji tinggi adalah para karyawan yang masih berusia muda dan memiliki nilai produktivitas tinggi bagi sebuah perusahaan. Hal inilah yang dilakukan di Korea Selatan.

"Di sana, pekerja semakin senior itu upahnya semakin diturunkan oleh perusahaan. Namun memang, untuk menerapkan kebijakan ini perlu bertahap," tegas dia.

Phillips juga mengungkapkan, di Indonesia usia tidak produktif dalam 50 tahun ke depan akan semakin meningkat. Untuk itu peningkatan kualita sumber daya ma‎nusia di Indonesia harus terus ditingkatkan demi menggapai cita-cita menjadi negara maju.

Bank Dunia memperkirakan dalam 50 tahun mendatang penduduk yang berusia di atas 65 tahun akan meningkat empat kali lipat.

Di kawasan Asia Timur dan Pasifik, ada lebih 211 juta penduduk berusia 65 tahun ke atas. Dengan jumlah yang terus bertambah, dikhawatirkan beban negara pembiayaan terkait jaminan sosial akan terus membengkak. (Yas/Ahm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya