Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai kesadaran pejabat publik di Provinsi Banten untuk membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masih rendah.
"Bisa dilihat dari jumlah yang sudah melaporkan hartanya. Sebanyak 19,73 persen di tingkat eksekutif dan 34,12 persen di tingkat legislatif," kata salah satu Komisioner KPK, Basaria Panjaitan, di Pendopo Gubernur Banten, Selasa 12 April 2016.
Baca Juga
- Basaria Panjaitan: Jangan Pesimistis dengan Pimpinan Baru KPK
- Pimpinan KPK Basaria Panjaitan Resmi Mundur dari Polri
- Brigjen Pol Basaria Panjaitan Jadikan KPK Pusat Informasi Korupsi
Advertisement
Basaria sendiri berada di Banten untuk menghadiri Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korpsuga) dan Penindakan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Banten. Acara ini diselenggarakan untuk mencegah kasus korupsi yang melibatkan eksekutif, legislatif, dan pihak swasta terus terulang di Bumi Jawara.
"Kami mengimbau para pimpinan daerah di Banten dan pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten untuk bersama-sama berupaya meningkatkan komitmen anti korupsi, sehingga tata kelola pemerintahan bisa berjalan dengan bersih, tanpa korupsi, transparan, dan akuntabel," terang Basaria.
Selain KPK, acara ini juga dihadiri pejabat Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPKP dan LKPP.