Jokowi Masih Kaji Proyek Blok Masela

Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menyatakan lokasi pembangunan fasilitas pengelolaan gas produksi Blok Masela secara on shore.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 23 Feb 2016, 15:32 WIB
Seorang melintas di depan layar peta usai pertemuan antara Menko Kemaritiman dan Sumberdaya Rizal Ramli dengan perwakilan masyarakat Maluku di Gedung BPPT, Jakarta, Rabu (7/10/2015). Pertemuan membahas Blok Masela. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menyatakan lokasi pembangunan fasilitas pengelolaan gas produksi Blok Masela secara on shore atau di darat. Keputusan itu belum mendapat persetujuan Presiden Jokowi. Presiden akan meminta klarifikasi atas pernyataan Rizal tersebut.

"Presiden selalulah kalau ada yang beda pendapat, Presiden pasti minta klarifikasi. Kita kan harus tetap konsisten," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno, di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (23/2/2016).

Pratikno mengatakan ia belum tahu apakah Jokowi telah mengetahui pernyataan Rizal terkait Blok Masela. Ia mengatakan belum bertemu dengan Jokowi. "Saya belum bertemu Presiden," ujar Pratikno.

Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi sebelumnya menegaskan belum ada keputusan dari Presiden Jokowi terkait lokasi pembangunan Blok Masela.

"Sampai saat ini Presiden Jokowi belum memutuskan metode pembangunan Blok Masela apakah off shore atau on shore. Presiden masih mengkaji seluruh aspek Proyek Masela," kata Johan, di Kompleks Istana.

"Mengingat besaranya skala dan kompleksitas proyek gas Blok Masela, keputusan harus dibuat dengan sangat berhati-hati," kata dia.

Blok Masela ini diprediksi menjadi poin positif karena mampu memperkaya referensi dan saran dalam mengambil keputusan.

"Ini akan menjadi proyek gas terbesar di dunia, dan untuk itu memang perlu kesabaran untuk memutuskan. Keputusannya tidak boleh salah‎," tegas Sekretaris Kabinet Pramono Anung, 1 Februari lalu.

Pramono juga menegaskan apa pun nanti keputusan Presiden, para pejabat negara wajib menghormatinya. Menurutnya, itu menjadi hal yang tidak boleh lagi diperdebatkan.

‎"Kita ingin membangun sebuah tradisi baru, perbedaan itu terjadi dalam rapat. Tetapi jangan sudah presiden memutuskan, masih ada yang berbicara di luar terhadap keputusan yang sudah diambil presiden," tutur Pramono.

Presiden Jokowi memutuskan untuk memanggil investor dalam hal ini Inpex Corporation dan Shell sebelum nantinya ditentukan apakah dibangun di lapas pantai (offshore) atau di darat (onshore). (Silvanus Alvin/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya