Kodam Cenderawasih: Tak Ada Bukti OPM Dirikan Kantor di Wamena

Tokoh Papua mengatakan, pertemuan OPM dilakukan tertutup di kantor dewan adat. Mereka menyebar propaganda seolah intelijen kecolongan.

oleh Oscar Ferri diperbarui 17 Feb 2016, 11:40 WIB
10 Anggota OPM menyerahkan diri ke pemerintah daerah. (Liputan6.com/Katharina Janur)

Liputan6.com, Jakarta - Organisasi Papua Merdeka di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Barat dikabarkan telah mendirikan kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Mereka mengklaim, kegiatan itu dihadiri 5.000-an orang. Peresmian kantor ULMWP ini dilakukan secara tertutup.‎

Lembaga ini bersama perkumpulan negara-negara di kawasan Melanesia berperan untuk mendorong referendum Papua ke Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Namun, Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Teguh Pudji Raharjo membantah pendirian kantor OPM itu. Menurut Teguh, pihaknya memang mendapat informasi soal adanya pertemuan warga, di mana kegiatan tersebut dilakukan di kantor Dewan Adat Papua Kabupaten Jayawijaya.

"Gedung itu hanya berkapasitas hingga 200 orang, sementara OPM mengklaim 5.000 orang yang menghadiri kegiatan peresmian ULMWP," kata Teguh saat dikonfirmasi, Selasa 16 Februari 2016.


Teguh mengatakan, dengan kapasitas gedung, tak mungkin ada 5.000 orang hadir. Selain juga tak ada bukti otentik yang bisa membuktikan adanya peresmian kantor ULMWP itu.

"Berdasarkan informasi intelijen, tak ada pengerahan massa sebanyak ribuan orang. Selain tak ada bukti foto yang menunjukkan adanya kegiatan peresmian tersebut," kata Teguh.

Seorang aktivis Papua, Pentius Latipo mengatakan, kegiatan peresmian kantor ULWP berlangsung dari pukul 08.00 WIT hingga pukul 17.00 WIT di kantor Dewan Adat Papua.

"Kegiatan ini diawali acara bakar dan ibadah pemberkatan kantor ULWP tepat pukul 13.00 WIT. Saya juga merasa heran kegiatan ini sama sekali tak diketahui pihak kepolisian," kata dia.

Total sudah terdapat 3 kantor ULMWP. Di mana 2 kantor lainnya tersebar di negara Vanuatu dan Kepulauan Solomon.‎

Sementara seorang tokoh Papua yang enggan disebutkan namanya mengatakan, pertemuan itu dilakukan tertutup dan terbatas di kantor dewan adat Papua, sehingga tidak mungkin sampai ribuan orang hadir. Mereka lalu menyebarkan kabar kegiatan tersebut untuk kepentingan propaganda kelompoknya untuk membuat kesan seolah-olah intelijen kecolongan.

"Makin dikasih ruang, makin senang mereka," ujar tokoh Papua itu‎.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya