Liputan6.com, Jakarta- Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku sempat mengkritik Kabinet Kerja saat rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Dia menilai, kabinet kerja yang ada saat ini tidak cukup kuat untuk membantu kerja Presiden dalam mengatasi persoalan.
"Saya sampaikan Presiden harus punya tim yang kuat, tidak punya beban politik. Kalau kabinet kuat, ini akan membantu presiden. Selama ini, Presiden seperti kerja sendirian," kata Fadli usai bertemu Jokowi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2015).
Meski memberikan kritik, politikus Partai Gerindra ini mengaku dalam pertemuan itu tidak sampai memberikan masukan untuk melakukan perombakan kabinet. Sebab, dia menyadari reshuffle adalah sepenuhnya hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden.
Baca Juga
Advertisement
"Beliau angguk-angguk saja saat saya memberi masukan kritik, tapi tidak sampai soal itu (reshuffle)," ujar Fadli.
Selain membahas mengenai Kabinet Kerja, Fadli menuturkan, pertemuan yang diikuti oleh empat Pimpinan DPR lainnya itu juga membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang disahkan oleh pemerintah dan DPR pada Sidang Paripurna, Jumat 30 Oktober 2015 lalu.
Salah satu yang jadi fokus pembahasan adalah penyertaan modal negara (PMN) ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 34,5 Miliar yang diprotes oleh hampir seluruh fraksi di DPR. Setelah lobi antara DPR dan pemerintah, diputuskan PMN dihapus dari RAPBN 2016. PMN akan dibahas lagi antara pemerintah dan komisi di DPR dan rencananya akan masuk APBN-P 2016.
"Tanggapan beliau positif, apa yang menjadi hasil paripurna harus dihargai. Dalam banyak hal komunikasi politik diperlukan," kata Fadli Zon. (Nil/Mut)
