Liputan6.com, Jakarta - Kinerja setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terus menjadi sorotan beberapa lembaga survei, salah satunya dari Founding Father House (FFH).
Dalam survei yang dilakukannya pada 10 September hingga 21 Oktober 2015 di 34 provinsi dengan jumlah responden 1.090 orang. Metode yang digunakan adalah random sampling dengan margin of error 2,97 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen.
Tercatat ada dua bidang, yaitu pendidikan dan kesehatan, yang membuat publik merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK.
Dalam bidang pendidikan 51,8 persen responden menyatakan puas, 4,8 persen sangat puas, 20,5 persen tidak puas, 0,8 persen sangat tidak puas dan 22,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
"Sedangkan di bidang kesehatan, 46,5 persen puas, 6 persen sangat puas, 23 persen tidak puas, 3 persen sangat tidak puas, dan 21 persen tidak tahu atau menjawab," ujar peneliti senior FFH, Dian Permata, di kantornya, Jakarta, Selasa (27/10/2015).
Menurut Dian, hal ini merupakan kado yang cukup manis bagi pemerintahan Jokowi-JK. Karena untuk beberapa bidang lainnya, kepuasan publik banyak yang menurun.
"Kinerja di bidang pendidikan dan kesehatan dapat menjadi kado ulang tahun kecil untuk satu tahun pemerintahan Jokowi-JK yang genap satu tahun," tutur dia.
Menurut alumnus Universitas Sains Malaysia (USM) ini, tingkat kepuasaan tersebut, dilatarbelakangi pemilihan program yang terbilang tepat.
Seperti pada pendidikan ada program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan turunan program lainnya seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), atau pemberian beasiswa.
"Sedangkan di program kesehatan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPPJS," tandasnya.
Berbeda halnya di bidang lain, seperti infrastuktur dan pertanian, di mana kebijakan yang diambil tidak bisa langsung dirasakan rakyat, sehingga kepuasan publik berada di bawah 50 persen hingga 30 persen.
"Sebagai contoh, pembangunan waduk yang sebenarnya menunjang petani, namun karena memakan waktu lama, tapi daya manfaatnya tidak dirasakan langsung, begitu juga kebijakan pengadaan pupuk yang sejatinya bermanfaat besar, faktanya distribusinya masih bermasalah," ujar Dian.
FFH juga mencatat, kepuasan publik di bidang politik, hukum, ekonomi dan keamanan seluruhnya juga di bawah 50 persen.
"Di bidang ekonomi masyarakat yang sangat puas 2,5 persen, puas 27,8 persen, tidak puas 43,5 persen, sangat tidak puas 9,0 persen dan selebihnya tidak menjawab, ini karena melemahnya rupiah, kenaikan harga BBM dan naiknya harga kebutuhan pokok," pungkas Dian. (Dms/Yus)
Survei FFH: Setahun Jokowi-JK, Publik Puas di Dua Bidang
Berbeda halnya di bidang lain, seperti infrastuktur dan pertanian, di mana kebijakan yang diambil tidak bisa langsung dirasakan rakyat.
diperbarui 27 Okt 2015, 16:03 WIBPresiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat bersama kabinet kerja di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/2/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Impor Barang Vietnam Melonjak di AS Buntut Kenaikan Tarif Barang Asal China
Big Bad Wolf Books Tur 2024 Singgah di Bandung, Cek Jadwalnya
Fakta Adalah Keadaan atau Peristiwa Berdasarkan? Ini Ciri dan Contohnya
Kemnaker Didorong Segera Buka Penempatan PMI ke Arab Saudi
Mengamati Flora dan Fauna di Tebet Sampai Pontianak
Foto-Foto BTS Stranger Things Season 5 Ungkap Karakter Baru yang Bakal Muncul
Bulog Serap Cadangan Beras hingga 1.85 Juta Ton
Infografis Starlink Milik Elon Musk Beroperasi di Indonesia
KPK Setor Rp59,2 Miliar ke Kas Negara, Uang Pengganti dan Rampasan dari Kasus Dodi Reza Alex Noerdin
Penumpang Pesawat Ketahuan Tidur Siang di dalam Bagasi Kabin Pesawat, Warganet Bingung Caranya Memanjat
Dua Tersangka Pabrik Rumahan Ekstasi dan Pil Koplo di Surabaya Terancam Penjara Seumur Hidup
Harga Emas Antam Lebih Murah, Cek Daftarnya Hari Ini 21 Mei 2024