Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tengah mengkaji pengalihan saham beberapa BUMD milik pemprov ke PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Pengalihan saham ini untuk mempermudah pengawasan terhadap seluruh BUMD.
Setidaknya, ada 4 BUMD yang sedang dikaji pengalihan sahamnya. Misalnya KBN, Ancol, Pembangunan Jaya, dan PT JIEP.
Advertisement
"Kita mau kaji. Misalnya yang Ancol, apa efek saham Ancol kalau nanti sahamnya DKI diserahkan ke Jakpro. Itu kita mesti tahu. Kita kan enggak pernah nyetor modal, misalnya ke Pembangunan Jaya. Tapi kalau untuk yang KBN, untuk JIEP, kita sudah putuskan mau serahkan ke Jakpro," jelas Ahok di Balaikota, Jakarta, Senin (28/9/2015).
Saat ini hanya ada satu badan yang mengawasi begitu banyak BUMD milik DKI Jakarta, yakni Badan Pembina (BP) BUMD. Ahok menilai, badan ini tidak cukup mampu membawahi seluruh BUMD yang ada di Jakarta.
"Sanggup enggak ngawasin BUMD? ngawasin yang di sini (Balaikota) aja kadang-kadang kita ditipu. Makanya caranya Jakpro harus go public. Jadi targetnya itu Jakpro, 2017 akhir atau 2018 awal harus go public, lalu ada partner yang strategis untuk masuk," tambah Ahok.
Setelah go public, perusahaan asing bisa punya kesempatan memiliki saham kecil di Jakpro. Dengan begitu, pengawasan akan berfungsi dengan sendirinya.
"Dia bisa menjadi auditor 'gratis'. Jadi mereka mulai bisa ngawasin. Jadi intinya perusahaan yang sudah go public, pengawasannya juga oleh publik. Kalau ada perusahaan dunia punya saham kecil, dia juga pasti akan kontrol walaupun kebijakan tetap di kami," tutup Ahok. (Ali/Dan)
