Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perindustrian Saleh Husin meminta kepada seluruh kandidat atau bakal calon pimpinan daerah yang akan bertarung dalam Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung pada 9 Desember 2015 nanti tidak menggunakan isu Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai bahan kampanye. Pasalnya, jika UMP dijadikan kampanye bisa merusak iklim investasi di daerah tersebut.
"Jangan sampai UMP jadi komoditas kepala daerah untuk dijadikan bagian dari pencitraan dalam mendapatkan simpati dari rakyat," kata Saleh dengan tegas saat berbincang dengan Liputan6.com, di kantornya, Rabu (5/7/2015).
Menurut Saleh, jika para pemimpin daerah menjadikan UMP sebagai modal kampanye, maka ke depan bisa menjadi bumerang sendiri jika mereka terpilih. Jika para calon pemimpin daerah tersebut mengkampanyekan UMP tinggi maka akan membuat para pelaku industri di daerah mereka khawatir akan biaya operasional perusahaan yang kemungkinan bakal naik.
Menurut Saleh, persoalan UMP ini menjadi salah satu hal yang sensitif mengingat dapat memicu maraknya aksi demo jika nantinya apa yang dijanjikan oleh para pemimpin daerah tersebut tidak dapat terealisasi sesuai harapan rakyat.
"Akibatnya industri dirugikan, secara nasional tentu pertumbuhan ekonomi nasional juga akan ikut terpengaruh, yang diuntungkan negara tetanga kita apalagi kita masuk pasar bebasr ASEAN nantinya," jelas dia.
Saat ini pemerintah tengah berkonsentrasi untuk menarik investor asing ke Indonesia demi mempercepat pembangunan ekonomi. Pembangunan di sektor infrastruktur menjadi konsentrasi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam awal masa kepemimpinannya.
Untuk itu, dikatakan Saleh, suasana kondusif di dalam negeri, terutama persoalan UMP diharapkan dapat diciptakan untuk mendukung tujuan Presiden RI itu, mengingat setiap tahun selalu ada demo terkait UMP tersebut.
Saat ini pemerintah tengah merumuskan kenaikan UMP untuk lima tahun sekali. Jika nantinya sudah rampung, maka penetapan kebijakan kenaikan UMP akan menjadi pembahasan pemerintah setiap lima tahun, namun para pekerja sudah ada kepastian kenaikan upah setiap tahunnya. (Yas/Gdn)
Pemerintah Imbau UMP Tak Jadi Modal Kampanye di Pilkada
Saat ini pemerintah tengah berkonsentrasi untuk menarik investor asing ke Indonesia demi mempercepat pembangunan ekonomi.
diperbarui 05 Agu 2015, 15:12 WIBIlustrasi pilkada serentak (Liputan6.com/Yoshiro)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Mengapa Orang Sering Menggigit Kuku? Ini Cara Menghentikannya
PBB: Butuh 14 Tahun Bersihkan 37 Juta Ton Puing di Gaza Akibat Serangan Israel
Ditahan Imbang Le Havre, PSG Tunda Gelar Juara Ligue 1
4 Zodiak Paling Peduli dengan Orang Sekitar, Ketulusan Hatinya Tak Perlu Diragukan
Hari Ini, Prabowo-Gibran Dijadwalkan Hadiri Halalbihalal di Kantor PBNU
Top 3: Heboh Warung Madura Dilarang Buka 24 Jam
Akhirnya! Pengguna WhatsApp Bakal Bisa Telepon Tanpa Simpan Kontak
Ancaman DBD, Waspada Dampak Buruk Fogging Nyamuk
Siksa Kubur Tembus 3,5 Juta Penonton, Joko Anwar Kini Tidak Takut Bikin Film Yang Tak Biasa
Sinopsis Santri Pilihan Bunda Episode 8, Terancam Berpisah, Nonton Full Episode di Vidio
13 Penyebab Rambut Rontok, Nomor 8 Ternyata Masih Banyak yang Belum Tahu
Kabar Baru, Konsumsi Avokad Tiap Hari Ternyata Baik untuk Diet Sehat