Pengusaha Logistik: Ada Preman Terselubung di Pelabuhan

Pengusaha mengaku sudah lama mengendus praktik suap perizinan bongkar muat kapal di Pelabuhan Tanjung Priok.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 04 Agu 2015, 18:14 WIB
Kegiatan distribusi barang dan peti kemas dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok lumpuh dampak aksi mogok nasional Pekerja JICT, Jakarta, Selasa (28/7/2015). Demo terkait dua pekerja JICT yang dipecat dan permasalahan konsesi (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI) sudah lama mengendus praktik suap perizinan bongkar muat kapal (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pengusaha logistik bahkan menduga adanya preman-preman terselubung hingga menyeret pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Itu kasus korupsi sudah bertahun-tahun lamanya, cuma baru terkuak sekarang. Kemendag kena batunya padahal dia mengumpulkan izin-izin dari Kementerian teknis lainnya," tegas Ketua Umum Wilayah ALFI, Widijanto saat diskusi mengenai Dwelling Time di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (4/8/2015).

Lebih jauh dia menuding, banyak preman terselubung yang bermain di pelabuhan. Mereka, katanya, memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan perizinan dwelling time yang berbelit-belit. Tak heran bila eksportir dan importir kerap merogoh kocek tak terduga sehingga menambah beban ongkos logistik.

"Kalau preman secara fisik di Jakarta sudah habis, tapi adanya preman tersembunyi, terselubung. Jika barang mau segera keluar, izin lancar, harus keluar uang. Ini sudah berlangsung tahunan," papar dia.

Menurutnya, untuk mengurangi potensi praktik korupsi di pelabuhan terutama bongkar muat kapal, perlu ada ketegasan pemerintah. Salah satunya membenahi tata kelola pelabuhan dan menggunakan sistem online terhadap seluruh perizinan di pelabuhan.

"Cuma sistem online yang bisa mengurangi permainan ini, karena dengan ini tidak ada lagi tatap muka," pungkas Widijanto. (Fik/Ndw)

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya