9 Pansel KPK Beda Kompetensi, Jokowi Bangun Sistem Antikorupsi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah memilih panitia seleksi pimpinan KPK yang dikenal dengan 9 Srikandi. Mereka berasal dari kompetensi dan latar belakang berbeda. Jokowi ingin ada sistem antikorupsi yang dibangun tak hanya sekadar penindakan.

Juru Bicara Pansel Betty Alisahbana mengatakan, Jokowi sesungguhnya tidak sengaja memilih pansel seluruhnya wanita. Tapi Jokowi yakin 9 Srikandi independen dan tidak punya kepentingan partai politik, serta berdasar keahlian.

"Dia (Jokowi) ingin komprehensif keahliannya. Ada ahli hukum pidana, tata negara sosiologi, psikologi, saya IT and management, ahli hukum pencucian uang. Beliau sengaja memilih itu karena korupsi sekarang mencakup itu. Beliau ingin KPK lebih baik. Bukan hanya penindakan tapi pencegahan," kata Betty saat diskusi di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (27/5/2015).

Pimpinan KPK akan dibebani tugas utama yakni melakukan koordinasi lembaga, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pencegahan, dan memonitor jalannya pemerintahan.

Betty mencontohkan Singapura. Di negara itu, begitu sulitnya korupsi di Singapura. Tapi di Indonesia, sulit sekali menjalankan undang-undang yang melarang korupsi.

"Jokowi cerita fokus beliau membangun sistem. Ketika gubernur buat e-budgeting nggak berhasil karena nggak didukung pusat. Sekarang dia di pusat bantu Ahok, tapi mentah di DPR," imbuh dia.

"Jadi bangun sistem dan pencegahan penting. Kalau berhasil membangun sistem dampaknya luas. Ini juga fokus pemerintah," lanjut dia.

Kini calon pimpinan KPK harus memenuhi IKIK. Yaitu Integritas, Kepemimpinan dan menejemen, Independen, serta Kepemimpinan. Berdasar kajian Litbang KPK, ada 17 kompetensi yang harus dipenuhi pimpinan KPK.

"Kami dijanjikan dijabarkan 17 kompentensi itu oleh KPK. Nanti juga akan kita lihat," pungkas Betty. (Ali)