Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Jokowi berkonsultasi lebih dulu dengan partai politik pengusung sebelum membuat suatu kebijakan. Ia juga menyebut Jokowi perlu menjalankan garis kebijakan partai.
Wakil Presiden Jusuf Kalla pun mendukung pernyataan Megawati. Menurut dia, sebagai negara demokrasi, pemerintah memang sebaiknya berkomunikasi dengan partai pengusungnya.
"Soal komunikasi jadi hubungan antara pemerintah dan partai pendukung. Di mana pun di dunia ini selama negara demokrasi itu selalu harus menjalin komunikasi, konsultasi, yang baik. Karena demokrasi kan pilarnya partai," kata politisi yang akrab disapa JK di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (10/4/2015).
JK menjelaskan pula saat ini, Indonesia tidak memiliki lagi Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Penyusunan program pemerintah saat ini melibatkan partai politik. Karena itu, partai politik tidak bisa ditinggal oleh pemerintah.
"Sekarang tidak ada GBHN, yang ada ialah suatu program pemerintah yang dulu disusun bersama-sama oleh capres dengan partai-partai dan itu partai koalisi," papar mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
"Dan itu menjalankannya juga harus selalu konsultasi dengan partai di mana pun di dunia ini. Jadi di mana pun di dunia demokrasi partai pendukung mempunyai komunikasi yang baik," pungkas JK.
Dalam pembukaan Kongres IV PDIP di Bali, Megawati mengatakan sudah semestinya presiden dan wakil presiden menjalankan kebijakan yang menyatu dengan kebijakan partai politik pendukung.
"Itulah mekanisme konstitusional yang kita kenal. Hukum demokrasilah yang mengatur itu bahwa presiden dan wakil presiden memang sudah sewajarnya menjalankan garis kebijakan politik partai. Untuk itulah, mengapa kebijakan partai menyatu dengan kehendak rakyat, dan mengapa partai harus mengorganisir rakyat, sehingga suara-suara yang tersembunyi sekalipun dapat disuarakan partai," ujar Megawati Soekarnoputri. (Ans)
JK Setuju Kebijakan Pemerintah Libatkan Parpol Pendukung
Menurut Wapres JK, sebagai negara demokrasi, pemerintah memang sebaiknya berkomunikasi dengan partai pengusungnya.
diperbarui 10 Apr 2015, 16:48 WIBMenurut Wapres JK, sebagai negara demokrasi, pemerintah memang sebaiknya berkomunikasi dengan partai pengusungnya.
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
5 Negara Ini Punya Alasan Unik Tak Punya Bandara, Begini Cara Keluar Masuknya
Update Korban Banjir Brasil Capai 100 Orang, 400 Kota Tergenang Air
Demi Kualitas, V-Kool Ogah Jual Kaca Film Harga Murah
Infografis Wacana Pembentukan 40 Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran
Art Jakarta Gardens 2024 Gaet 11 Ribu Pengunjung dalam 6 Hari Penyelenggaraan
Sekjen PBB Sebut Peran Jurnalis Sangat Krusial Melawan Disinformasi terkait Fenomena Krisis Iklim
Profil dan Perjalanan Karier Jirayut, Artis Kelahiran Thailand yang Bersinar di Indonesia
Manchester United Ketiban Durian Runtuh dari Final Liga Champions Real Madrid vs Dortmund
Keluarga Sule Benarkan Mahalini Sudah Mualaf, Kantongi Restu Orangtua Ucap Syahadat
Beli Pulsa atau Paket Data di DANA Bisa Dapat Tiket Gratis Nonton Final EURO 2024!
Harga Minyak Dunia Menguat, Ini Sentimen Pendorongnya
Mudahkan Khatib, Kemenag Siapkan 25 Tema Khotbah Jumat untuk Juli hingga Desember 2024