Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Politik Yudi Latif mengatakan anggota DPR saat ini bersikap terlalu politis demi kepentingan golongan dan tidak menjunjung sikap kenegarawanan. Karena kedua hal itulah, akhirnya di tubuh parlemen terjadi kegaduhan politik, yaitu pro dan kontra atas putusan yang tak sesuai dengan agenda masing-masing kendaraan politik mereka.
"DPR mengalami surplus politisi dan defisit negarawan. Maksudnya, hanya ada kepentingan dan ketakutan kepentingannya tak tercapai. Di sana (DPR) tak ada kepercayaan lagi. Setelah pesta demokrasi yang memakan biaya besar itu, mereka berusaha balik modal," ujar Yudi di Jakarta, Sabtu (21/2/2015).
Menurut dia, kritikan PDIP kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah hal yang menarik untuk disoroti publik. Ia menilai, konflik dalam panggung politik baru akan berakhir saat proses 'barter' selesai
"Dalam sejarah, ini pertama kali di Indonesia, kritik pedas untuk Presiden dilemparkan oleh partai pendukungnya. Mereka (DPR) akan berhenti kalau kepentingannya dipenuhi," ungkap dia.
Jokowi sempat mendapat tekanan yang cukup kuat dari DPR terkait dengan belum dilantiknya Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Kendati Budi Gunawan sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka, anggota DPR dari beragam fraksi mendesak Jokowi untuk melantik Budi Gunawan.
Bahkan, tekanan paling kuat datang dari anggota Fraksi PDIP dan Nasdem yang tak lain adalah parpol pendukung pemerintah. Kendati akhirnya Jokowi memutuskan untuk tidak melantik Budi Gunawan, hingga kini sejumlah parpol masih belum bisa menerima putusan itu. (Ado)
Advertisement