Liputan6.com, Jakarta - Sejak Jokowi terpilih menjadi Presiden ke-7 RI, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pernah tidak menyetujui 3 keputusan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Namun, Mega tidak memaksakan kehendaknya dan tetap menghormati keputusan Jokowi sebagai Presiden RI.
Hal itu diungkapkan politisi senior PDIP Pramono Anung untuk membantah anggapan publik bahwa Jokowi adalah boneka Megawati.
"Ketika sedang proses di MK, sebelum diputuskan, ada namanya Rumah Transisi. Saya terbuka kalau Bu Mega nggak setuju ide Rumah Transisi. Beliau belum pernah datang ke sana, karena hormati putusan Jokowi jadi dihormati. Alasannya itu nggak ada di konstitusi. Saat itu, Bu Mega sedang di luar negeri," kata Pramono di Jakarta, Rabu (4/2/2015).
Kedua, lanjut Pramono, ketidaksetujuan Megawati terjadi saat Jokowi menyusun kabinet. Saat itu ada beberapa nama yang Megawati tidak sukai sebagai menteri atau pembantu presiden lainnya.
"Tapi karena Pak Jokowi putuskan, Bu Mega hormati dan tak beri kritik. Saya tahu nama itu tapi tak etis disampaikan," ungkap Pramono.
Anggota Komisi 1 DPR ini juga menuturkan ketidaksukaan Megawati yang terakhir adalah saat Jokowi mengajukan RUU Keamanan Nasional dan Cadangan Strategis. Selama ini PDIP menolak RUU itu dibahas di DPR.
"RUU Kamnas dan Cadangan Strategis dimasukkan kembali oleh Jokowi. Posisi sebagai pribadi yang dukung Jokowi, Bu Mega hormati hal tersebut. Tapi beliau melihat RUU Kamnas dan cadangan strategis itu ganggu sistem di Indonesia maka PDIP menolak, padahal menterinya dekat dengan Bu Mega yaitu Pak Ryamizard," tegas Pramono.
>>Operasi Pemisahan Jokowi-Mega>>
Advertisement
Operasi Pemisahan Jokowi-Mega
Operasi Pemisahan Jokowi-Mega
Pramono mengungkapkan, ada pihak-pihak tertentu yang sedang merancang agar Jokowi tidak dekat dengan Megawati. Cara yang digunakan adalah membuat Megawati menjadi orang yang bersalah di mata publik dan seolah-olah menekan Jokowi.
"Dalam kondisi seperti ini, apa yang diucapkan PDIP atau yang dekat dengan Bu Mega pasti dianggap palsu, karena dianggap bukan media darling. Sejak terbentuknya Kabinet Kerja, saya dengan Bu Mega memahami suasana yang ada di PDIP keseluruhan," papar Pramono Anung.
Meski begitu, mantan Sekjen PDIP itu yakin Jokowi tidak akan terpisahkan oleh Mega. Alasannya Megawati dan Jokowi memiliki kedekatan personal.
"Hubungan Jokowi-Mega dilihat dari 2 perspektif, dari personal dan kenegaraan. Personal, Jokowi selalu dipanggil dengan 'dik'. Sudah jadi presiden dipanggil Pak Presiden. Itu pegangan utama Megawati," imbuh dia.
"Saya yakin Jokowi dengan karakter Jawa yang dibesarkan Bu Mega, maka ia akan patuh. Sekeras apapun cara orang tidak akan bisa pisahkan Mega dan Jokowi," tandas Pramono. (Mut)