Kader PPP di DPR Diminta Dukung Budi Gunawan

"Fraksi PPP mengikuti perkembangan itu tapi karena hak prerogeratif presiden, Fraksi PPP sangat memahami," tandasnya.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 12 Jan 2015, 19:30 WIB
Budi didaulat untuk menggantikan Jenderal Pol Sutarman yang memasuki masa pensiun pada bulan Oktober tahun 2015 ini.

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) akan menginstruksikan para anggota Komisi III dari PPP untuk menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman sebagaimana diusulkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Insya Allah, Fraksi PPP akan instruksikan kepada anggotanya di Komisi III untuk mendukung Budi Gunawan," ujar Ketua Fraksi PPP Hazrul Azwar di gedung Parlemen Senayan Jakarta, Senin (12/1/2015).

Dia juga menegaskan instruksi yang diberikan Fraksi kepada anggota PPP di Komisi III DPR karena Fraksi PPP memahami apa yang dilakukan Jokowi.

"Fraksi PPP mencermati sungguh-sungguh surat Presiden Jokowi tersebut. Tentunya kami mendukung usulan presiden karena itu merupakan hak prerogeratif presiden," jelasnya.

Meski mendukung, dirinya juga meminta kepada para anggota Komisi III PPP untuk aktif mengikuti proses uji kepatutan dan kelayakan sampai pada pengambilan keputusan di Komisi III DPR.

Fraksi PPP mengaku banyak hal yang kontroversial seputar Budi Gunawan. "Fraksi PPP mengikuti perkembangan itu tapi karena hak prerogeratif presiden, Fraksi PPP sangat memahami," tandas Hazrul.

Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kapolri. Hal tersebut sontak menimbulkan pertanyaan terkait kenapa nama Budi yang disodorkan pihak Istana.

Kenyataan ini juga menjadi pertanyaan yang mengganggu bagi sejumlah LSM dan tokoh masyarakat yang bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil. "Apa alasan Presiden (Jokowi) terburu-buru? Padahal Sutarman pensiun Oktober nanti," sebut peneliti ICW yang juga tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, Emerson Yuntho, di Jakarta, Sabtu 10 Januari 2015.

Selain itu, setelah tahu KPK dan PPATK tak dilibatkan dalam seleksi Kapolri, Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan kebijakan ini diskriminatif.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya